Harus Serentak 2 November, Tunda ASO Langgar UU

Awalnya, setelah gagal ASO pada 17 Agustus 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kemenkominfo) telah membuat jadwal ASO dalamtiga tahapan. ASO tahap pertama paling lambat 30 April, tahap kedua 25 Agustus, dan tahap ketiga pada 2 November 2022. Namun, gelagat tidakterpenuhinya target itu justru muncul pada hari di mana tenggat ASO tahap pertama seharusnyadijalankan. 

Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkanbahwa strategi yang diambil adalah dengan multiple-ASO, atau ASO yang dilaksanakan sesuai dengankesiapan wilayah layanan. Tidak terlalu jelas tentangmaksud dari kesiapan tersebut. Namun, yang selaludijadikan patokan adalah evaluasi atas pelaksanaanpembagian set top box (STB) yang merupakankomitmen dari penyelenggara multiplekser (mux) saat lelang dilaksanakan beberapa tahun lalu. 

Puncak dari ketidakjelasan pelaksanaan ASO tersebut adalah setelah rapat koordinasi di Kantor Menkopolhukam pada 24 Oktober 2022, atau sekitarsepekan dari tenggat ASO. Pasca pertemuan tersebut, dalam keterangan pers bersama, Johnny G Plate menyebutkan bahwa ASO pada 2 November belumbisa dilaksanakan di semua wilayah. Politikus PartaiNasdem itu mengatakan, baru ada 222 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang siap menggelarASO sesuai tenggat. “Masih terdapat 292 Kabupaten/Kota yang akan kita lakukan Analog Switch Off sesuai kesiapan-kesiapan wilayah,” lanjutJohnny.

Di kesempatan yang sama, Menko PolhukamMahfud MD juga mengatakan hal serupa. Mahfud mengatakan, migrasi dilakukan secara bertahapkarena masih ada beberapa infrastruktur, terutamaSTB yang belum selesai didistribusikan. “Jadi, darisudut pemerintah sudah siap, tinggal swasta nantikami lakukan bersama-sama sesudah itu,” kata Mahfud.

Saat Menko Polhukam menyebut kesiapan swastadalam konferensi pers tersebut, yang dimaksud tentuadalah para penyelenggara multiplekser (mux). Padahal ada banyak stakeholder yang mayoritas juga pihak swasta yang akan terdampak apabila jadwalASO ini menjadi kembali tidak jelas.

Ada lembaga penyiaran swasta (LPS) penyewa mux yang sudah membantu sosialiasi migrasi analog kedigital dengan melakukan siaran secara simulcast(analog dan digital). Banyak dari mereka juga adalahLPS televisi lokal yang meskipun memilikiketerbatasan modal, bersedia menanggung biayatambahan untuk menyukseskan program nasionaltersebut. Apabila jadwal ASO di wilayah siarnyamenjadi tidak jelas, akan sulit bagi LPS-LPS tersebutuntuk membuat rencana bisnis secara matang. 

Iklim usaha pun menjadi tidak sehat. Kebijakanmoratorium izin baru hingga ASO dijalankanmenjadi kabur ujungnya apabila tenggat ASO tidakdipatuhi. Pada titik ini, kinerja Kominfo dalammenata iklim usaha serta memberikan kepastianhukum bagi sektor swasta menjadi dipertanyakan.

Yang lebih krusial lagi, semua LPS sudah diwajibkanuntuk mengembalikan lisensi atas frekeunsi ataudikenal sebagai izin stasiun radio (ISR). Apabilajadwal ASO tidak dilaksanakan sepenuhnya, akanada komplikasi hukum yang cukup pelik dalampengaturan frekuensi di lapangan. Selain tentu saja, tidak melaksanakan ASO sepenuhnya sudah pastiberarti melanggar undang-undang. Presiden memangmasih bisa saja menerbitkan Perppu yang melonggarkan kembali kebijakan ASO. Namun, apakah layak sebuah Perppu diterbitkan jika yang terjadi adalah ketidakmampuan dari sisi pelaksanaundang-undang? (far)