Atasi Kesenjangan Antrean Haji Antarprovinsi, Bagaimana Caranya?
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menilai, kesenjangan antrean haji antara satu provinsi dengan provinsi lainnya sangat tajam. Dia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengkaji sistem baru pembagian kuota haji. “Kita buat (sistem) kuota berkeadilan,” katanya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR kemarin (7/11).
Yaqut mengatakan, panjangnya antrean haji di Indonesia, sudah dia sampaikan langsung ke Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, Kemenag saat ini sedang membuat beberapa simulasi soal kuota haji.
Dengan adanya simulasi itu, diharapkan antrean tidak terlalu panjang. Yaqut mengistilahkan sistem baru itu sebagai kuota haji berkeadilan. “Karena di daerah Papua antreannya 10 tahun. Di Sulawesi Selatan 43 tahun,” katanya. Angka antrean haji merujuk pada angka antrean jika kuota haji Indonesia kembali normal di 220 ribu kursi.
Yaqut mengatakan, banyak daerah mengalami ketimpangan antrean haji. Nantinya kuota haji diatur lebih proporsional lagi. Dengan mempertimbangkan populasi umat Islam di tiap-tiap provinsi. Harapannya kesenjangan antrean haji tidak terlalu besar. Yaqut mengatakan, skema itu terbuka untuk diterapkan merujuk Undang-Undang tentang Haji dan Umrah.
Soal kuota haji 2023, Yaqut menyebut, kemungkinan bakal dibahas dalam Muktamar Perhajian 2023 yang digelar Arab Saudi pada 9 Januari 2023. Muktamar itu mengundang seluruh negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia. Dia berharap tahun depan Indonesia mendapatkan kuota haji lebih banyak dibandingkan tahun ini.
Menurutnya jika tidak ada tambahan, antrean haji di Indonesia semakin berat. Dia menghitung rata-rata antrean haji di Indonesia saat ini 41 tahun. “Jadi kalau kita seumuran daftar haji saat ini, insyallah almarhum baru berangkat. Nyawanya doang yang berangkat,” katanya. Yaqut menuturkan siap melakukan komunikasi dengan Arab Saudi untuk mencari solusi panjangnya antrean haji di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, Kemenag harus mulai bersiap menyambut musim haji 2023. Di antaranya membuat skema jika ada tambahan kuota haji yang dadakan. “Misalnya mendadak ada tambahan kuota 100 ribu haji, jangan sampai kita tolak,” jelasnya.
Kuota tersebut misalnya, bisa digunakan untuk jamaah reguler tetapi mampu membayar haji secara penuh tanpa subsidi. Sehingga tidak memberatkan keuangan haji. Skema seperti itu, sekarang tidak diperbolehkan undang-undang. Tetapi perlu dicarikan antisipasinya. (wan/JPG/rom/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!