Belum Ada Parpol yang Lolos Verfak, Perubahan Metode Sampel Dinilai Lebih Berat

Seperti diketahui, KPU mengumumkan belum ada satu pun partai yang memenuhi syarat dalam verfak. Sembilan partai tersebut adalah PSI, Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Perindo, PBB, Partai Garuda dan Partai Buruh.

Komisioner KPU Idham Holik enggan membahas lebih detil soal kelayakan sembilan parpol tersebut. Termasuk soal kans mereka apakah bisa memenuhi perbaikan atau tidak nantinya. ’’Kami belum bisa berspekulasi,’’ ujarnya dikonfirmasi kemarin (13/11).

Yang jelas, dari hasil verfak belum ada yang memenuhi syarat. Pihaknya masih memberi kesempatan perbaikan. ’’Kami berikan (waktu) kepada parpol, sebagaimana hak yang diberikan pada parpol sebelumnya untuk melakukan perbaikan,’’ imbuhnya.

Dia berharap, waktu yang ada dimaksimalkan parpol sebaik mungkin. ’’Sehingga kebutuhan perbaikan data persyaratan data dapat dipenuhi,’’ imbuhnya. KPU sendiri, tidak mempublikasikan sejauh mana kekurangan masing-masing partai.

Sebagaimana keputusan KPU nomor 384 tentang pedoman pendaftaran parpol, parpol diberi waktu dua pekan atau hingga 23 November 2022 untuk menyerahkan berkas perbaikannya. Nantinya, berkas perbaikan akan diverifikasi ulang ke lapangan.

Sementara itu, Manajer Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu menilai, banyaknya parpol yang BMS dalam verfak kali ini cukup wajar. Selain syarat yang tidak mudah, metode Kretje-Morgan yang digunakan dalam mengambil sampel kali ini lebih berat dibanding 2019 lalu. ’’Secara metode ini sangat merugikan partai politik baru,’’ ujarnya saat dikonfirmasi.

Pada 2019 lalu, metode verfak dilakukan dengan mengambil sampel secara sederhana. Daerah yang menggunakan persyaratan 1000 anggota maupun daerah dengan syarat 1/1000 jumlah penduduk, keduanya sama-sama diambil sampel 10 persen.

Sementara dengan Kretje-Morgan, angkanya bisa jauh lebih tinggi atau diatas 10 persen. Untuk yang menyerahkan 2000 anggota misalnya, maka yang akan dilakukan verfaknya itu bisa 322, bukan 200.

Secara umum, lanjut Aji, perubahan metode, memberi kesan tidak adil. Sebab, saat partai parlemen di 2019 lalu masih diwajibkan verfak, metodenya lebih mudah. ’’Penggunaan metode ini juga yang dulu tidak digunakan bagi partai parlemen,’’ imbuhnya.

Perbedaan perlakuan, lanjut dia, sejatinya sudah berlangsung. Yakni saat Mahkamah Konstitusi yang tidak mewajibkan partai parlemen di verfak. ’’Jadi Indikasi ketidakadilan sebenernya sudah terlihat sejak putusan Mahkamah Konstitusi keluar,’’ terangnya. (far/bay)