Koalisi Perubahan yang digawangi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS belum juga menggelar deklarasi menghadapi Pilpres 2024. NasDem sebelumnya mengusulkan deklarasi itu dilaksanakan pada 10 November 2022, tapi Demokrat dan PKS menolak.
JAKARTA–Dinamika tersebut memicu munculnya berbagai anggapan. Salah satunya yang menyebut koalisi tersebut berpotensi rontok sebelum matang. Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, upaya untuk membangun koalisi dengan NasDem dan PKS selalu diganggu sejumlah pihak.
Namun, dia tak menjelaskan ihwal sosok pengganggu tersebut. “Tak berlebihan kiranya disebut burung hantu sebagai metafor. Hewan buas yang bekerja di malam hari atau kegelapan,” kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (15/11).
Dia menyebut, gangguan itu dilakukan secara masif dan berulang, karena mereka tak ingin koalisi tersebut terbentuk. “Upaya untuk mengganggu ikhtiar membangun Koalisi Perubahan memang terus terjadi dan nyata adanya,” ucap Kamhar.
Kamhar menambahkan, kekuatan anti perubahan ini terus beroperasi dengan berbagai cara baik yang telah menjadi rumor di publik maupun yang belum diketahui untuk mengganggu dan menggagalkan partai politik atau parpol yang tengah berikhtiar membangun koalisi.
“Namun kami berkeyakinan Partai Demokrat dan PKS dan NasDem akan senantiasa istikamah di jalan perubahan dan perbaikan, tak akan tergoda oleh kekuatan yang ingin melanggengkan kekuasaan,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid membantah adanya isu penawaran kursi Menteri, agar membatalkan rencana koalisi dengan NasDem di Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, NasDem, Demokrat, dan PKS batal menggelar deklarasi koalisi pada 10 November 2022. Hal itu lantaran belum adanya kesepakatan dari ketiga partai politik tersebut.
“Sejauh pengetahuan saya tidak ada (penawaran kursi menteri ke PKS). Kalaupun ada, pasti akan ditolak karena keputusan MMS (Musyawarah Majelis Syuro) tidak berubah,” kata Kholid kepada wartawan, Senin (14/11).
Menurut dia, isu tersebut sengaja digulirkan sejumlah pihak agar koalisi urung dilakukan. Namun, PKS menegaskan tak akan menerima penawaran masuk Kabinet Indonesia Maju, karena keputusan Majelis Syuro menyatakan PKS konsisten berada di luar pemerintahan hingga 2024 nanti.
“Isu ini sudah lama beredar dan kami sudah tegaskan bahwa keputusan MMS tegas menyatakan bahwa PKS tetap menjadi partai di luar pemerintahan hingga 2024. Keputusan itu mengikat semua anggota, pengurus, dan pimpinan PKS,” tegas Kholid.
Dia menjelaskan, hingga saat ini, pembahasan rencana koalisi dengan NasDem dan Demokrat masih dibahas di tim kecil. “Masih dibahas di tim kecil. Belum (ada kesepakatan waktu deklarasi), nanti kami pasti akan kabarkan kalau sudah ada hasil kesepakatan,” pungkasnya. (jpg/kri/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!