JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan KUHP yang baru disahkan bukan untuk melindungi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, KUHP baru tersebut baru berlaku tiga tahun setelah disahkan atau 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam, (15/12). ’’Berlaku tahun 2025, kok lalu dituduh untuk melindungi Jokowi, untuk menangkap orang-orang yang kritis,’’ kata Mahfud. Pernyataan Mahfud tersebut menjawab berbagai tudingan masyarakat tentang KUHP. Itu menyusul ketentuan di KUHP yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau wakil presiden.
Pelaku penyerangan yang dimaksud bisa dijerat hukuman pidana badan paling lama tiga tahun atau pidana denda sebesar Rp 200 juta (kategori IV). Hukuman itu menjadi lebih berat ketika tindak pidana tersebut disebarluaskan dengan sarana teknologi. Hukuman maksimalnya menjadi empat tahun.
Menurut Mahfud, pasal delik aduan itu baru bisa dipakai oleh Presiden yang menang pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Itu artinya, masa jabatan Jokowi sudah habis ketika KUHP yang disahkan pada 6 Desember tersebut berlaku.
’’Ini (KUHP) untuk melindungi Anda yang menang di tahun 2024,’’ ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Mahfud menambahkan, masyarakat yang tidak terima dengan substansi KUHP bisa mengajukan gugatan ke MK. Itu merupakan jalur konstitusional yang bisa dipakai untuk mempersoalkan KUHP baru.
Mahfud mengajak masyarakat untuk membaca KUHP lebih teliti agar bisa memahami substansi KUHP secara utuh. Tak hanya soal penghinaan presiden, dia juga meminta masyarakat memahami aturan tentang kohabitasi (kumpul kebo) dan perzinaan yang belakang disorot oleh asing. (tyo/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!