JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah memfinalisasi daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Proses tersebut diharapkan bisa tuntas pada awal tahun depan.
Sejak Sabtu (17/2) hingga Minggu (18/12), KPU RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran KPU Kabupaten/kota di Jakarta. Dalam rakor tersebut, sejumlah daerah menyampaikan rancangan dapil sekaligus hasil uji publik situasi di daerah masing-masing.
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, secara umum proses pendapilan berjalan sesuai target. Hanya saja, diakuinya di sejumlah daerah terjadi dinamika. Khususnya di daerah yang alokasi kursinya berkurang maupun terjadinya pergeseran kursi.
Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang sampai melakukan tindakan yang demonstrasi dan bahkan juga ada pengancaman terhadap komisioner di daerah, ujarnya di Kantor KPU RI.
Untuk diketahui, dalam rancangan alokasi kursi 2024, ada delapan kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah kursi. Selain itu, di tingkat yang sama juga terjadi banyak pergeseran alokasi jumlah kursi. Nah, keberatan yang dialamatkan kepada KPU sejatinya tidak tepat. Ini salah sasaran, imbuhnya.
Pasalnya, dalam penentuan alokasi kursi, KPU hanya berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) semester pertama tahun 2022 dari masing-masing dinas Dukcapil. Jika ada pengurangan penduduk, otomatis menurunkan kursi. Sebaliknya, kecamatan yang penduduknya naik otomatis menambah alokasi.
Meski salah sasaran, pria asal Karawang itu meminta jajaran KPU tetap memberikan pemahaman. Baginya, itu bagian dari tanggung jawab penyelenggara. Rencananya, penetapan dapil tersebut akan diputuskan maksimal 9 Februari 2023. (far/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!