JAKARTA - Kans Partai Ummat untuk mengikuti Pemilu 2024 masih terjaga. Berdasarkan hasil mediasi antara Partai Ummat dan Komisi Pemilihan Umum yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), disepakati untuk dilakukan verifikasi faktual (verfak) ulang di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Dengan dilakukannya verifikasi ulang, berita acara KPU yang menyatakan Partai Ummat tidak memenuhi syarat (TMS) dibatalkan. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, kesepakatan dicapai setelah mediasi digelar maraton dua hari. Secara prinsip, Partai Ummat bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kepengurusan. Yakni sekurangnya di lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). ’’Dan sekurang-kurangnya sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara,’’ ujarnya saat membacakan putusan tadi malam.
Bawaslu memberi waktu 10 hari kepada KPU dan pemohon menuntaskan tahapan verfak ulang. Dimulai dari penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan mulai hari ini (21/12) hingga penetapan hasil 30 Desember nanti. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyambut baik kesepakatan itu. Dia menegaskan akan memanfaatkan kesempatan secara maksimal. ’’Kita siap untuk melaksanakan verfak ulang,’’ ujarnya.
Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya menerima hasil mediasi. Namun dia membantah jika dalam proses verfak sebelumnya terjadi kesalahan. Dia menyebut, proses verifikasi ulang akan tetap berpegang pada prosedur. ’’Tetap mengikuti peraturan yang ada,’’ ujarnya. (far/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!