Selamatkan Keuangan Negara, Ada 39 Perkara Pidum Diadili Lewat Keadilan Restoratif

SAMARINDA-Nilai itu terkumpul dari uang sitaan, barang rampasan, denda, hingga uang pengganti perkara korupsi yang ditangani Korps Adhyaksa se-Kaltim. "Semua itu terkumpul dari perkara korupsi, suap, TPPU (tindak pidana pencucian uang), hingga kepabeanan," ungkap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto.

Sepanjang 2022, lanjut dia, kejaksaan se-Kaltim di bidang pidana khusus (pidsus) mengawal 62 perkara korupsi dan 8 kasus pajak ke meja hijau. Dari jumlah itu, ada 49 terdakwa rasuah dan 4 penilep pajak yang sudah dijebloskan ke bui. "Sisanya masih berjalan proses penuntutannya. Baik persidangan atau proses hukum tingkat lanjut seperti banding atau kasasi," jelasnya.

Untuk penyelamatan uang negara tak hanya bersumber dari bidang pidsus, ada yang berasal dari bidang perdata. Nominalnya terbilang fantastis. Total pengembalian uang negara di bidang perdata, kata Toni, Kejati berhasil menyelamatkan uang negara Rp 479 miliar dan memulihkan Rp 1,6 miliar.

Untuk Kejari se-Kaltim, total penyelamatan uang negara menembus Rp 123,4 miliar dan pemulihan Rp 30,7 miliar. "Kaltara juga ada. Karena masih berada di bawah kewenangan Kejati Kaltim. Penyelamatannya sebesar Rp 602 miliar dan pemulihannya Rp 82 miliar," ulasnya.

Di bidang pengawasan, Kejati menerbitkan sanksi ringan untuk seorang beskal yang ditemukan melakukan tindakan indisipliner. "Hanya sanksi ringan," katanya tanpa menerangkan sanksi dan tindakan indisipliner apa yang dilanggar.

Menutup 2022, Korps Adhyaksa se-Kaltimtara mengusulkan 44 perkara keadilan restoratif ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI. Namun, dari jumlah itu, hanya 39 perkara yang disetujui untuk diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif. "Meski diusulkan harus lewat mekanisme gelar perkara dengan Jampidum. Jika dalam gelar perkara tak memenuhi syarat otomatis gagal," singkatnya. (ryu/luc/k16)