2.356 Orang Jadi Korban TPPO, Dalam Lima Tahun Terakhir, Kebanyakan Anak-Anak

JAKARTA –Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus terlaporkan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus meningkat. Mirisnya, kebanyakan korban adalah anak-anak.

Berdasar data Simfoni PPA, sepanjang 2017 hingga Oktober 2022, tercatat 2.356 korban TPPO yang terlaporkan. Sejak 2019, terpantau ada peningkatan jumlah korban TPPO yang terlaporkan. Yakni, dari 226 pada 2019 menjadi 422 korban pada 2020 dan 683 korban pada 2021. Sementara itu, selama periode Januari–Oktober 2022, jumlah terlaporkan mencapai 401 korban.

Dari jumlah total tersebut, diketahui persentase terbesar terjadi pada anak-anak 50,97 persen; perempuan 46,14 persen; dan laki-laki 2,89 persen.

”Ada kecenderungan peningkatan setiap tahun. Ini merupakan fenomena gunung es atau yang terjadi sebetulnya lebih banyak daripada yang terlaporkan,” tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga dalam keterangan resminya di Jakarta kemarin (29/12).

Hal itu, lanjut dia, terjadi lantaran keengganan melapor atau tidak tahu cara melapor. Bahkan, ada korban yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban TPPO.

Karena itu, Bintang ingin ini menjadi prioritas utama dan evaluasi bersama. Dengan begitu, dapat dilakukan berbagai pencegahan dan penanganan TPPO. Apalagi, modus-modus baru yang bermunculan semakin banyak dan kian kompleks.

Sebetulnya, kata dia, harmonisasi antar-kementerian/lembaga (K/L) sudah terjadi. Sudah ada progres. Namun, masih banyak permasalahan. Mulai isu TPPO yang belum menjadi isu prioritas hingga komitmen dalam perumusan program K/L. Lalu, sosialisasi dan advokasi belum masif sehingga banyak yang belum tahu secara jelas risiko menjadi korban TPPO. Hingga urusan data dan informasi yang belum terintegrasi. Karena itu, dia menekankan kembali pentingnya penguatan kolaborasi dalam pencegahan TPPO.

”TPPO merupakan kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sehingga, dibutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang serius dan komprehensif oleh negara,” ungkap Bintang yang juga ketua harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengamini. Dia menegaskan, bahwa kejahatan TPPO merupakan kejahatan serius dan luar biasa yang menyangkut kemanusiaan dan martabat bangsa. Bahayanya tidak kurang dari narkoba, korupsi, dan lainnya.

Karena itu, dalam rapat antar-kementerian/lembaga (K/L), tak ada arahan yang diberikan. Dia meminta semua berfokus menelusuri kembali akar permasalahan atas terjadinya TPPO. ”Kerja gugus tugas ini harus tiap hari dikoordinasikan. Harus lebih konkret dan sistematis,” ungkapnya.

Dia menyatakan, banyak kasus dan jenis pelanggaran TPPO yang ditemui di ranah hukum dan HAM, terutama melalui imigrasi dan urusan visa. Sindikat TPPO bisa memasukkan dan mengeluarkan orang secara ilegal. Dicurigai, ada keterlibatan oknum-oknum dalam institusi pemerintah. ”Karena itu, setiap anggota GT PP TPPO perlu memastikan permasalahan yang dihadapi masing-masing instansi agar dapat memetakan langkah selanjutnya,” tegasnya.

Senada, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut, TPPO sebagai masalah serius. Karena itu, harus ada hukuman tegas yang diberikan untuk membuat efek jera pelaku. ”Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa, pelakunya jemur di Monas. Begitu juga kalau ada pejabat yang bermain. Penjahat seperti ini perlu ditampilkan. Biar malu mereka,” tegasnya.

Kemenkominfo, kata dia, telah memberikan dukungan penuh terhadap pencegahan TPPO. Salah satunya, pemanfaatan surveilans dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang menawarkan lowongan kerja palsu. Setidaknya, ada 234 konten terkait penawaran kerja di luar negeri yang sudah di-takedown.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menjelaskan, ada beberapa modus operandi penempatan ilegal PMI. Di antaranya, tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan keberangkatan cepat yang dilakukan langsung oleh calo ke warga. Ada pula propaganda di media sosial yang sering ditemukan seolah memberi info peluang kerja hingga penempatan ilegal oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Dalam menjalankan pencegahan dan penanganan sindikat TPPO, kata dia, BP2MI pun masih mengalami banyak kendala. Misalnya, tak adanya kewenangan dalam penindakan, banyaknya oknum yang terlibat dalam TPPO sehingga menyulitkan pembuktian atau pemenuhan unsur TPPO, hingga semakin variatifnya modus operandi sindikat TPPO. (mia/c19/ttg/jpg/rdh/k15)