Buruh Siap Judicial Review Perppu Ciptaker

"Kita akan mempertimbangkan sejumlah langkah," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, secara daring, (1/1). 

Langkah tersebut dimulai dengan agenda lobi-lobi. Dari upaya ini, diharapkan buruh dapat berkesempatan bertemu dengan Jokowi dan memberikan masukan terkait perubahan perppu. 

Langkah lain, buruh akan kembali mengajukan langkah hukum dengan melakukan judicial review. Seperti diketahui, serikat buruh juga sukses membuat UU Ciptaker wajib diperbaiki lantaran dinyatakan inkonstitusional bersyarat atas gugatan uji formil oleh Migrant Care.

 Selain itu, buruh juga akan mempertimbangkan langkah aksi besar-besaran bila perppu tetap dijalankan. "Tentang kapan waktu pelaksanaan aksi dan gugatan, kami akan diskusikan terlebih dahulu dengan elemen yang ada Partai Buruh," jelas Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal secara rinci memaparkan sejumlah pasal pada perppu yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum. Menurutnya, ketentuannya sama dengan isi UU Ciptaker yang sejak awal ditolak oleh para buruh. Di mana, dalam Perppu, upah minimum (UM) kabupaten/kota digunakan istilah dapat ditetapkan oleh Gubernur. Yang artinya, bisa ada bisa tidak, tergantung Gubernur. Sementara, buruh minta redaksinya adalah Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota. 

Hal lainnya terkait UM ialah soal kenaikannya yang bergantung pada inflansi atau pertumbuhan ekonomi. Lagi-lagi penggunaan kata "atau" membuatnya harus dipilih antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Padahal, pada UU 13/2003 didasarkan pada survey kebutuhan hidup layak dan turunannya PP 78/2015 menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi. "Harusnya menggunakan kata “dan”, jadi akumulasi dari keduanya," tegasnya. 

Belum lagi adanya variabel indeks tertentu yang turut menjadi patokan kenaikan. Padahal, menurut dia, dalam hukum ketenagakerjaan tidak pernah dikenal indeks tertentu dalam menentukan upah minimum. 

Kemudian, dalam 88F yang berbunyi, dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2). Buruh berpendapat, ini seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah. Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. "Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, Perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," keluhnya. 

Catatan kedua yang ditolak buruh adalah outsourcing atau alih daya. Dalam Perppu disebutkan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dalam Peraturan Pemerintah. 

"Ukurannya apa jika diserahkan kepada peraturan pemerintah? Bisa seenak-enaknya dong?," tuturnya. Untuk itu, pihaknya meminta aturan outsourcing harus kembali ke UU No 13/2003, dengan ada batasan yang jelas.

Soal pesangon juga turut menjadi perhatian serikat buruh. Dalam Perppu tersebut tidak ada perubahan. Padahal, buruh jelas meminta kembali pada UU No 13 Tahun 2003. "Jika upah di tingkat manager atau direksi dinilai terlalu tinggi, bisa dibuat batasan," sambungnya.

 Lalu mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang di UU Cipta Kerja tidak dibatasi periode kotraknya. Di Perppu pun tidak ada perubahan. Buruh jelas menolak hal ini karena pasal terkait pkwt ini bisa dijadikan dalih perusahaan membuat kontrak kerja berulangkali tanpa pengangkatan. 

"Kemudian soal PHK, juga tidak ada perubahan. Masih sama dengan UU Cipta Kerja. Partai Buruh menolak system mudah rekrut mudah PHK," jelasnya. Hal yang sama juga terjadi mengenai tenaga kerja asing. Tak ada perubahan dalam perppu. Karenanya, partai Buruh menolak dan meminta harus ada aturan tegas untuk TKA. Bila izin belum keluar, tidak boleh bekerja. 

Diakui Iqbal, serikat buruh sejatinya lebih memilih pola Perppu ketimbang omnibus law UU Cipta Kerja dibahas di Pansus atau Baleg DPR RI. Pilihan itu diambil setelah mempertimbangkan pengalaman di awal pembahasan UU Ciptaker, di mana buruh, petani, nelayan, kelas pekerja merasa dibohongi oleh DPR. "Maka pembahasan ulang UU Cipta Kerja ini kami menolak atau tidak setuju terhadap dilakukan di DPR RI," ujarnya.

 DPR dinilai tidak hanya “menyakiti” buruh dalam kasus omnibus law, tetapi juga lahirnya UU KUHP yang di dalamnya ada pasal karet yang rentan terjadi kriminalisasi. Buruh juga tidak setuju dengan UU PPSK, khususnya terkait JHT yang tidak bisa diambil 100 persen saat PHK dan harus menunggu masa pensiun dengan adanya istilah akun utama dan akun tambahan. Dan yang terdahulu UU KPK, KPK dilemahkan. UU PPRT bahkan tidak kunjung disahkan meski sudah 17 tahun. "Fakta-fakta itulah yang membuat buruh tidak percaya dengan DPR RI yang sekarang," tegasnya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut Perppu cipta kerja inkonsisten dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, pemerintah seharusnya memperbaiki UU nomor 11/2020 yang inkonstitusional bersyarat. Bukan malah dengan jalan pintas menerbitkan Perppu. 

Dalam pertimbangan putusan MK, UU cipta kerja cacat formil. Karena tata cara pembentukan UU tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, standar, serta sistematis. Selain itu juga terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.

 “Pembentukan UU cipta kerja yang dibahas dengan DPR, meski kami (fraksi PKS) tegas menolak, dinyatakan cacat formil oleh MK karena prosedurnya bermasalah. Ini malah pemerintah justru membuat Perppu yang menghilangkan fungsi legislasi DPR sama sekali,” ujar Kurniasih.

 Dia mengingatkan, proses pembentukan UU cipta kerja juga bermasalah. MK juga mempertimbangkan sulitnya draf RUU cipta kerja diakses oleh masyarakat. Ditambah, juga kerap berubah-ubah. Apalagi, penerbitan Perppu cipta kerja terkesan mendadak.

 Mengingat, penerbitan Perppu harus pada kondisi kegentingan yang memaksa.nJika terkait kondisi global, artinya ada inkonsistensi. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang tinggi. Yakni mencapai 5,72 persen year-on-year (YoY) pada kuartal III 2022.

Jika soal capaian Presiden Jokowi baru saja membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi diantara negara G20. Tapi jika jadi alasan penerbitan Perppu seolah-olah kondisi Indonesia darurat dan under perform. Jadi?” tanya anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini

“Lantas, situasi genting seperti apa yang sifatnya memaksa? Kegentingan apa yang membuat Perppu ini hadir? Prosesnya bermasalah, subtansinya juga bermasalah. Sama sekali tidak memperbaiki baik dari sisi proses maupun subtansi,” tandas anggota legislatif dapil Jakarta II itu.

 Sejalan dengan Kurniasih, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengkritisi alasan terbitnya Perppu 2/2022 yang disebut sudah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan beberapa alasan mendesak yang melatarbelakangi Perppu Cipta Kerja adalah dampak perang Ukraina-Rusia, selain itu, ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia. “Menurut saya kehadiran Perppu No 2 Tahun 2022 merupakan produk hukum yang tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, ketentuan yuridis dan kondisi obyektif di masyarakat,” katanya.

 Dia menjlentrehkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hadirnya Perppu ini dianggap mengkebiri aturan putusan di MK merupakan hal yang bersifat final. “Pemerintah tidak membangun budaya hukum yang baik, malah menggunakan kekuasaan untuk menihilkan Putusan MK,” imbuhnya.

 Timboel menyatakan UU Cipta Kerja dan regulasi operasionalnya masih terus berlaku dan beroperasi hingga saat ini. Dia melanjutkan, putusan MK tidak membatalkan isi UU Cipta Kerja dan regulasi operasionalnya. “Putusan MK yang memutus inkonstitusional bersyarat, hanya memasuki sisi formil saja, belum ke materi UU Cipta Kerja. Jadi kebutuhan mendesak apa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, ketika UU Cipta Kerja tetap berlaku dan beroperasi hingga saat ini,” tanyanya.

 Menurutnya pemerintah seharusnya menjalankan saja putusan MK. Sembari melanjutkan pembahasan proses diskusi UU Cipta Kerja dnegan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Timboel mencontohkan untuk klaster ketenagakerjaan bisa libatkan serikat pekerja atau serikat buruh. “Hadirnya Perppu No 2 tahun 2022 menyumbat semangat pembahasan ulang UU Cipta Kerja dan regulasi operasionalnya. Masyarakat dan serikat pekerja tidak dianggap sebagai subyek hukum,” ungkapnya. (han/lyn/mia)