JAKARTA–Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) akan diproses sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Mewakili DPR RI, dia mengatakan, setiap RUU yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 akan diutamakan untuk ditindaklanjuti.
“Dalam masa sidang (tahun) ini, kami akan melihat agenda (RUU PPRT) itu sudah masuk di prolegnas. Jika sudah masuk prolegnas, maka akan berproses sesuai dengan mekanisme,” ungkap Dasco di Gedung Nusantara III, Jakarta, seperti dikutip laman DPR, Senin (9/1).
Perlu diketahui, RUU PPRT merupakan RUU inisiatif DPR RI yang telah diajukan sejak 2004. Profesi pekerja rumah tangga (PRT) ini memiliki karakteristik yang unik dan spesifik sehingga rentan terhadap berbagai permasalahan yang dapat merugikan baik PRT maupun pemberi kerja.
Karena itu, RUU PPRT lahir dari sebuah kesadaran bahwa PRT mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan profesi lainnya. Maka, penetapan RUU PPRT menjadi Undang-Undang dinilai perlu didukung semua pihak.
Kebijakan ini menjadi krusial demi mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. (jpg/kri/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!