JAKARTA–Sejumlah pihak mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan sistem pemilu. Terbaru, pengajuan disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pengacara Muhammad Soleh.
Bertambahnya dua pengajuan menambah daftar pihak terkait. Sebelumnya, Partai NasDem dan PKS lebih dulu mengajukan diri ke Mahkamah Konstitusi. Keempatnya kompak meminta agar sistem proporsional terbuka tetap diberlakukan dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
Direktur LBH PSI Francine Widjojo mengatakan, sistem proporsional tertutup bertentangan dengan nilai-nilai dan visi PSI. Sejak awal, pihaknya ingin menciptakan Indonesia yang berpusat pada rakyat bukan partai politik. ''Itu sebabnya kami mengajukan diri sebagai pihak terkait. Kedaulatan rakyat harus dibela,'' ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/1).
Jika proporsional tertutup diterapkan, prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat juga menjadi tidak relevan. ''Akan menjadi 'dari parpol, oleh parpol, untuk parpol,'' tuturnya. Padahal, kedaulatan tertinggi dalam demokrasi ada di tangan rakyat. Karena itu, penentuan siapa menjadi wakil rakyat juga semestinya dilakukan oleh rakyat.
Sementara partai politik, sewajarnya menjadi wadah melakukan rekrutmen sekaligus menghasilkan para politikus berkualitas dan berintegritas. Lalu, parpol menyampaikan nama-nama mereka ke publik untuk dipilih. ''Bukan semata-mata karena kedekatan dengan elite politik di dalam partai politiknya,'' lanjut Francine.
Diakuinya, sistem proporsional terbuka juga memiliki kelemahan. Namun pihaknya menilai sistem itu yang lebih cocok dengan konteks politik, sosial, dan budaya Indonesia.
Sementara itu, Soleh mengajukan diri sebagai pihak terkait karena dirinya adalah salah seorang yang meloloskan proporsional terbuka pada 2008. ''Saya tidak berkeinginan kalau (proporsional tertutup) ini sampai dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,'' ujarnya.
Soleh berpendapat, sistem terbuka masih yang terbaik untuk sekarang. Sistem ini juga sejalan dengan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. ''Kapan itu dipengejawantahannya? Ya pada saat pemilu,'' tuturnya.
Ditanya soal dampak negatif proporsional terbuka, dia mengakui tidak ada sistem yang sempurna. Namun, dalil pemohon yang menyebut sistem terbuka rawan money politic juga dinilai tidak tepat. Sebab, sistem tertutup juga punya potensi. Bedanya, transaksi itu dilakukan di internal partai.
''Nanti akan kita bantah semua itu dalil-dalilnya dari pemohon 114 itu,'' terangnya. (far/bay/jpg/dwi/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!