JAKARTA–Masih ingat kasus penipuan First Travel? Sejumlah korban kasus penipuan itu menyambut baik keluarnya putusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA). Pasalnya isi PK itu memutuskan aset sitaan kasus First Travel dikembalikan ke korban. Bukan hak negara seperti keputusan persidangan tingkat sebelumnya.
Di antara korban yang menyambut baik putusan tersebut adalah Nena Adriana. Dia menceritakan mendaftar umrah di First Travel untuk empat orang masing-masing Rp 18,5 juta. Nena menyambut baik jika putusan PK dari MA itu benar-benar ditindaklanjuti dengan pengembalian dana kepada semua korban.
“Tetapi saya dengar kalaupun dikembalikan, dibagi rata untuk semua korban jatuhnya dapat sekitar Rp 350 ribu per orang,” kata Nena, Selasa (10/1).
Nena juga menuturkan, implementasi putusan MA itu tidak gampang. Sebab, barang-barang yang disita harus dijual terlebih dulu. Baru kemudian uangnya dikumpulkan dan dibagi-bagikan kepada jamaah. “Iya kalau cepat ada yang membelinya,” tutur Nena.
Persoalan berikutnya adalah nota atau kuitansi penyetoran uang ke First Travel banyak yang sudah hilang atau rusak. Kalau Nena masih menyimpannya. Tetapi rekannya yang lain sesama korban, banyak yang sudah tidak memegang kuitansinya.
Pasalnya, kasus ini sudah cukup lama. Dia bahkan membeli kapet umrah di First Travel pada 2015. Menurut Nena, kasus tersebut jangan sampai dipolitisasi. Dia menuturkan saat ini sudah masuk tahun politik menyambut Pemilu 2024. Jangan sampai putusan pengembalian barang sitaan kepada korban tersebut, ditunggangi dengan kepentingan politik.
Korban lain dari kasus penipuan umrah First Travel adalah Wiji, perempuan asal Solo, Jawa Tengah. “Saya sangat gembira bila putusan MA itu betul-betul terlaksana. Apa yang menjadi hak milik kami bisa kembali,” kata Wiji.
Dia berharap, solusi yang terbaik dari pemerintah. Dia khawatir pemerintah tidak turun tangan, menyelesaikan dan menjalankan putusan MA tersebut. Wiji mengatakan mengalami kerugian sekitar Rp 40 juta dari kasus penipuan tersebut.
Pengacara korban kasus penipuan First Travel, Pitra Romadoni Nasution mengatakan, putusan PK tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Pitra sejak awal menceritakan, sudah bertemu dengan banyak pihak termasuk Kejaksaan Agung.
Meskipun sebelumnya sudah ada kekuatan hukum tetap soal kasus First Travel, Kejaksaan Agung tidak mengeksekusi barang sitaan kasus itu menjadi milik negara. Sebab, Kejaksaan Agung juga beranggapan negara tidak dirugikan atas kasus tersebut.
“Sehingga seluruh aset yang disita dari pasangan Andika dan Annisa, selaku pendiri First Travel, murni milik korban,” tandasnya. (jpg/kri/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!