DPR-Pemerintah Tolak Dapil Ditata Ulang, Khawatir Timbul Polemik di Tengah Tahapan

 Wakil Ketua Komisi II Juninart Girsang menyatakan, tidak ada persoalan jika dapil pileg 2024 tidak ditata ulang. Dia mengklaim, tidak ada perintah MK untuk mengubah dapil yang sudah ada. Sebab, MK hanya memindahkan kewenangan dapil dalam UU Pemilu menjadi kewenangan KPU RI.

 ''Tidak ada perintah supaya KPU melakukan penataan dapil. Yang diberikan kewenangan, bukan perintah (diubah),'' ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah di Gedung DPR RI, (11/1). Atas dasar itu, dia menilai tidak wajib bagi KPU melakukan perubahan tersebut. Junimart mengusulkan, KPU tidak perlu menambah kerja baru dengan menyusun ulang dapil.

 Politikus PDIP itu menambahkan, perubahan dapil di tengah tahapan pemilu akan merugikan para calon legislatif. Sebagian besar caleg, sudah bekerja turun ke bawah untuk menarik pemilih. Jika dilakukan perubahan sekarang, yang dilakukan sebelumnya bisa sia-sia.

 Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan, secara internal semua fraksi di Komisi II sudah melakukan rapat. Hasilnya, disepakati tidak dilakukan perubahan dapil. ''Sikap kami adalah tidak ada perubahan, (dapil) sama dengan lampiran undang-undang 7/2017,'' ujarnya. 

Doli beralasan, melakukan perubahan dapil di tengah tahapan yang sudah berjalan itu tidak ideal. Jika dilakukan, berpotensi menimbulkan gejolak. Bukan hanya antar partai atau antar dapil, namun juga antar anggota DPR. ''Energi yang diperlukan terlalu besar,'' imbuhnya. Sikap DPR tersebut mendapat dukungan dari pemerintah. ''Kami dari pemerintah sependapat,'' kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

 Sama dengan DPR, Tito menilai aturan yang sudah disepakati tidak perlu ditata lagi. Terlebih, dia menilai yang ada saat ini masih cukup baik. ''Kalau memang sudah establish. Lebih baik kita fokus kerjakan yang lain,'' tuturnya. Ketua KPU RI Hasyim Asyari belum memberikan sikap terkait penolakan tersebut. Hasyim mengakui, perubahan ditengah tahapan bisa memicu persoalan. Salah satunya terkait keterpenuhan asas keterwakilan dan akuntability. 

Anggota DPR yang terpilih saat ini, lanjut Hasyim, merupakan representasi dari suara rakyat hasil pemilu 2019. ''Dari sisi pemilih bapak ibu representatifnya, bapak ibu yang mewakili pemilih,'' ujarnya.Nah jika dilakukan perubahan, dia meyakini anggota DPR akan berorientasi pada wilayah dapil baru. ''Rakyat akan bertanya kepada siapa akan melapor atau representasinya,'' imbuhnya. Saat ini, dia menyebut penataan dapil masih dikaji bersama tim ahli yang sebelumnya sudah dipilih.

 Untuk diketahui, RDP kemarin membahas berbagai isu terkait kesiapan pemilu. Di mana masing-masing lembaga malaporkan update persiapan jelang Pemilu 2024. Mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri. (far/bay)