JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beda sikap tentang sosialisasi calon legislatif Pemilu 2024. Jika KPU melarang, Bawaslu akan membolehkan praktik-praktik sosialiasi para calon wakil rakyat tersebut. Sebelumnya, KPU tengah menyiapkan rancangan peraturan KPU soal sosialisasi prakampanye. Rencananya, sosialisasi prakampanye itu hanya boleh untuk partai politik (parpol). Itupun gambarnya adalah ketua umum dan sekretaris jenderal parpol bersangkutani. Di luar itu bakal dilarang.
Namun, ternyata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memiliki pandangan berbeda soal regulasi tersebut. "Saya agak berbeda dengan Mas Hasyim (Ketua KPU RI Hasyim Asya’ari, Red) dan KPU," ujarnya di Jakarta, Senin (16/1).
Dalam pandangan Bawaslu, para bakal calon legislatif (Bacaleg) pun boleh melakukan sosialisasi. Baik berupa foto, baliho ataupun pertemuan lainnya. "Bapak-ibu (bacaleg) boleh pasang foto tidak? Boleh," kata Bagja. Bagja beralasan, masa kampanye baru akan berlangsung November 2023 nanti. Sebelum masuk ke tahapan kampanye, ada rentang waktu sekitar 10 bulan. Nah, dia menilai, tentu tidak mungkin bagi bacaleg berdiam diri. Yang terpenting, lanjut dia, sosialisasi hanya memperkenalkan. Tidak bersifat ajakan layaknya kampanye. Jika ada unsur ajakan, maka Bawaslu akan menindak. Selain itu, sosialisasi harus dilakukan dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Misalnya, ada peraturan kepala daerah, yang mengatur larangan memasang spanduk atau baliho di tempat-tempat tertentu. Termasuk tidak boleh di rumah ibadah ataupun lembaga pendidikan. "Atau misalnya nyerang partai lain. Itu akan kami turunkan," tegasnya.
Dikonfirmasi soal sikap Bawaslu tersebut, Komisioner KPU RI August Mellaz enggan menanggapi. Dia berdalih, rancangan PKPU sosialisasi masih dalam tahap perumusan. "Masih dibahas," ujarnya di Kantor PGI.August menyebut, aturan akan segera diselesaikan. Pihaknya menargetkan untuk dituntaskan akhir bulan ini. "Target Januari," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih (TePi) Jeirry Sumampouw meminta KPU dan Bawaslu duduk bersama. Dengan begitu, tidak terjadi perbedaan sikap. Dikatakan, membuat aturan pemilu harus melibatkan Bawaslu. Kalau berbeda sikap, dia menilai akan menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
Secara pribadi, Jeirry lebih sepakat dengan Bawaslu. Menurut dia, mustahil melarang bacaleg melakukan sosialisasi. Mengingat rentang waktu ke kampanye masih lama. "Kan nggak mungkin diam saja. Jadi ini bagus, namun perlu diatur," imbuhnya. (far/hud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!