Kemenag Usulkan Biaya Haji Rp 98,8 Juta

Usulan biaya menunaikan rukun Islam kelima tersebut, disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Kamis (19/1). Usulan biaya haji dari Kemenag tersebut, nantinya dibahas terlebih dahulu dalam Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara pemerintah dan DPR. Perkiraannya angka final biaya haji bakal ditetapkan bulan depan.

Yaqut mengatakan, secara umum usulan biaya haji tahun ini hanya naik sedikit dibandingkan tahun lalu. Dia menyebut, tahun lalu BPIH atau biaya riil haji Rp 98,379 juta. Sementara usulan BPIH tahun ini Rp 98,893 juta atau naik Rp 514 ribuan.

Yang membedakan adalah tahun lalu porsi biaya yang ditanggung jamaah (biaya perjalanan ibadah haji/Bipih) hanya Rp 39,886 juta. Sementara biaya haji dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH sebesar Rp 58,493 juta. Jika dipersentasekan, tahun lalu jamaah membayar 40,54 persen, sisanya sebanyak 59,46 persen dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH.

Kebijakan pemerintah tahun ini sebaliknya. Porsi jamaah lebih besar yaitu 70 persen. Sementara subsidi atau pembiayaan dari BPKH hanya 30 persen. Akibatnya tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji yang dibayar jamaah (direct cost) sebesar Rp 69 juta atau hampir dua kali lipat tahun lalu. Sementara pembiayaan dari BPKH hanya Rp 29,7 juta.

"Kebijakan ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara jamaah dan keberlanjutan BPKH," kata Yaqut.

Kebijakan memperbesar porsi pembiayaan langsung diambil dengan mempertimbangkan likuiditas dana haji pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah tidak ingin porsi pembiayaan haji dari BPKH terlalu besar bahkan melebihi 50 persen.

Biaya langsung yang dibebankan kepada jamaah haji nantinya murni untuk tiket pesawat Rp 33,97 juta. Kemudian, sebagian sewa hotel Makkah dan Madinah berturut-turut Rp 18,7 juta dan Rp 5,6 juta. Lalu living cost atau uang saku Rp 4 juta, visa Rp 1,2 juta, dan biaya layanan masyair Rp 5,5 juta.

Kemenag mengusulkan pengurangan biaya living cost untuk jamaah haji. Tahun lalu setiap jamaah ketika sudah masuk asrama haji, menerima uang saku 1.500 riyal. Tahun ini jamaah diusulkan menerima uang saku 1.000 riyal.

"Untuk menjaga kurs SAR (riyal) kami mengusulkan living cost dalam bentuk rupiah," katanya. Dengan demikian tidak perlu berbelanja mata uang riyal di Indonesia, untuk kebutuhan living cost tersebut.

Sepanjang hari kemarin, Kemenag menggelar dua kali rapat dengan Komisi VIII DPR. Sebelum usulan biaya haji, rapat membahas tentang evaluasi haji 2022 dan persiapan haji 2023. Pada rapat tersebut, Menag menyampaikan jadwal atau rencana perjalanan haji (RPH) 2023. Dia mengatakan sesuai jadwal yang ditentukan, jamaah mulai masuk asrama haji pada 23 Mei.

"Kemudian kloter satu jamaah haji gelombang pertama diterbangkan menuju Madinah pada 24 Mei," katanya.

Lalu kloter satu jamaah haji gelombang kedua mulai terbang menuju Jeddah pada 8 Juni. Puncak haji yaitu wukuf di Arafah dilakukan pada 27 Juni. Setelah itu jamaah mulai dipulangkan ke Tanah Air dari Jeddah pada 4 Juli. Kemudian pemulangan dari Madinah mulai 19 Juli. Misi pemulangan jamaah haji berjalan sampai 2 Agustus.

Yaqut kembali mengingatkan bahwa tahun ini kuota haji kembali normal. Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu orang. Kuota itu dibagi untuk haji reguler sebanyak 203.320 orang dan haji khusus berjumlah 17.680 orang. Sementara itu kuota petugas haji tahun ini ada 4.200 orang.

Dia mengatakan, Kemenag mengusulkan skema baru dalam pembagian kuota haji. Yaitu menggunakan skema proporsional berdasarkan lamanya antrean haji. Namun dengan skema baru tersebut, bakal ada provinsi yang kuota hajinya berkurang. Sebaliknya ada provinsi yang kuota hajinya bertambah. Dia mencontohkan dengan skema baru itu, kuota haji di Jawa Barat berkurang 8.458 orang. Sementara kuota haji di Jawa Timur bertambah 7.923 jamaah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan apresiasi penyelenggaraan haji 2022 berjalan lancar. Kemudian hasil lobi-lobi, menghasilkan keputusan kuota haji kembali normal. Saat memimpin rapat soal persiapan haji, dia hanya menyoroti siap antrean haji yang begitu panjang.

"Kemarin saya di-WA teman saya. Dia mendaftar (haji) bulan kemarin, menunggu sampai 2099," katanya.

Kahfi mengatakan, sampai saat ini belum ada solusi signifikan dari pemerintah untuk mengurai antrean haji tersebut. Menurut dia, perlu ada kebijakan yang ekstrem untuk mengatasi panjangnya antrean haji. Misalnya menghentikan sementara (moratorium) pendaftaran haji di daerah dengan antrean yang panjang.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memaparkan perkembangan pengelolaan dana haji. Saldo dana haji per 31 Desember 2022 adalah Rp 166,01 triliun. Saldo tersebut naik dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yang tercatat Rp 156,79 triliun.

Kemudian hasil investasi dana haji di 2022 tercatat mencapai Rp 10,08 triliun. Capaian hasil investasi itu di atas target yang dipatok Rp 9,07 triliun. Namun catatan hasil investasi 2022 itu sedikit lebih rendah dibandingkan periode 2021 yang membukukan hasil Rp 10,52 triliun.

"Jadi memang kalau secara umum kami sampaikan, seluruh dana kelolaan haji dan dana abadi umat dikelola secara optimal," katanya. Persentase imbal hasil atau yield 6,28 persen dalam satu tahun, bersih tanpa dipotong pajak.

Fadlul juga menyampaikan, BPKH kembali menjajaki peluang investasi langsung. Khususnya investasi layanan terkait perhajian. Seperti layanan hotel, katering, dan transportasi jamaah haji selama di Saudi. Tujuan dari investasi langsung itu bukan hanya untuk menghasilkan return pengelolaan dana haji. Tetapi juga menghasilkan efisiensi pengelolaan haji. Sehingga biaya haji bisa ditekan.

"Singkat cerita, beban biaya haji ke depan semakin menantang," katanya. Sehingga perlu ada terobosan pengelolaan dana haji, agar bisa meningkatkan nilai manfaat atau hasil investasi. Dia menegaskan, BPKH sebagai juru bayar. Ketetapan biaya haji kewenangan Kemenag bersama DPR.

Plt Ketua Dewan Pengawas Rojikin mengatakan, mereka mendorong sejumlah agenda besar BPKH untuk diimplementasikan. Di antaranya pendirian syarikah atau perusahaan di Arab Saudi. "Kami mendukung rencana tersebut," katanya.

Rojikin mengatakan, melalui perusahaan tersebut, BPKH bisa terlibat dalam ekosistem perhajian. Sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan untuk jamaah. "Khususnya layanan hotel. Kemudian penyediaan bus dan kerja sama pengelolaan katering dengan pengusaha di sana," katanya. Untuk penyediaan katering, keterlibatan perusahaan bentukan BPKH diharapkan bisa menghadirkan makanan dengan cita rasa Nusantara.

Sementara itu, pengamat kebijakan haji dan umrah Ade Marfuddin tidak kaget dengan melonjaknya komponen biaya haji yang menjadi tanggungan jamaah. Sebab saat musim haji 2022 selesai, sudah santer dikabarkan soal kenaikan biaya haji 2023.

Dia menuturkan, kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah itu imbas dari dikuranginya porsi pembiayaan dari BPKH. Kebijakan itu diambil karena hasil evaluasi pembiayaan haji 2022. Ade menyebut, semua pihak sepakat bahwa porsi pembiayaan haji dari BPKH pada musim haji tahun lalu terlalu besar. Melebihi 50 persen.

"Sekarang kembali pada makna sesungguhnya dari biaya haji," katanya kemarin. Biaya haji sejatinya menjadi tanggungan jamaah seluruhnya. Karena haji harus memenuhi aspek istito'ah atau kemampuan secara finansial maupun kesehatan.

Jadi jika nanti biaya direct cost benar-benar ditetapkan Rp 69 juta, kemudian ada jamaah tidak mampu melunasi, maka hajinya ditunda dulu. Dia menegaskan, haji dikerjakan oleh umat Islam yang mampu. Pada konteks saat ini, mampu membayar biaya pendaftaran haji dan pelunasannya saat namanya dipanggil.

Yang menjadi sorotan Ade adalah kucuran hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH masih bersifat gelondongan. Dalam usulan Kemenag, setiap jamaah mendapatkan alokasi pembiayaan dari BPKH sebesar Rp 29,7 juta.

Seharusnya, menurut Ade, setiap jamaah mendapatkan alokasi nilai manfaat berbeda-beda. Sebab meskipun sama-sama berangkat haji di 2023, tapi lama mengantrenya berbeda-beda. "Ada yang baru mengantre 10 tahun. Ada yang sudah belasan tahun," katanya. Kepada tiap-tiap jamaah yang masa antrenya berbeda-beda itu, seharusnya mendapatkan nilai manfaat yang berbeda-beda juga.

Untuk itu dia mengatakan, BPKH harus menggunakan akun virtual yang baik untuk setiap jamaah. Jadi masing-masing jamaah bisa mengetahui hasil pengelolaan dananya sendiri-sendiri. Nanti dia melunasi sesuai dengan jumlah biaya haji riil dikurangi setoran awal dan nilai manfaat yang diterima.

Sementara anggota Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan, pelaksanaan ibadah haji 2023 akan kembali normal. Kemudian, pembatasan usia calon jamaah juga tidak diberlakukan. Sebab itu, terkait pemberangkatan jamaah haji, panitia kerja tentunya harus lebih cermat. Termasuk harus membahas seluruh item. Baik yang terkait jamaah maupun pembiayaan. Terlebih, terkait profil jamaah memang akan ada perubahan.

"Nah, jamaah kategori tua, 65 tahun ke atas tentu ada ikutannya. Yakni risiko tinggi. Itu paling tidak ada 9 ribuan jamaah," jelasnya.

Karena itu, pihaknya pun akan mempertanyakan kepada pemerintah terkait rencana penanganan bagi jamaah kategori tua yang memungkinkan memang ada ikutannya. Dan hal tersebut memang harus diperhatikan sejak awal. Sebab, biasanya, beban jamaah akan banyak dirasakan pada saat puncak pelaksanaan haji. Yakni 9, 10, dan 11 Zulhijah. "Pada puncak haji itu banyak jamaah kita yang dalam posisi meninggal," terangnya.

Kemudian, terkait usulan pemerintah yang menaikkan BPIH, menurutnya tidak terlalu signifikan. Hanya, dalam posturnya memang ada yang berubah. Yakni subsidi atau beban yang diberikan kepada nilai manfaat yang dikelola BPKH dikurangi. Porsinya menjadi 30 persen, sisanya 70 persen dibebankan kepada jamaah. Namun, menurutnya hal tersebut ideal.

"Karena memang orang yang berangkat haji itu harus berkemampuan. Baik dari sisi pembiayaan, kesehatan, dan lainnya," ucapnya.

Dia menilai, sebetulnya selama ini beban jamaah 40 persen dan beban subsidi 60 persen justru terbalik. Sehingga dari sisi tersebut, pihaknya pun mendukung pemerintah. Bahkan, selama ini juga sudah menyarankan agar memerhatikan provinsi tersebut. Yakni minimal 50:50 persen. Namun, idealnya memang 70 persen berbanding 30 persen seperti saat ini.

"Tapi, nanti pastinya akan ada keterkejutan yang luar biasa dari sisi jamaah. Karena mereka akan dibebankan sampai Rp 69 juta. Pada 2022 jamaah hanya dibebankan Rp 39 juta. Jadi, kenaikannya Rp 40 juta," bebernya.

Karena itu, pihaknya pun ke depannya membahas untuk memadukannya agar ideal porsi pembiayaan haji dengan kemampuan jamaah Indonesia. Mengingat, profil jamaah Indonesia memang tidak berkemampuan. Bahkan, masih banyak profil jamaah yang menghabiskan seluruh aset untuk mendaftar haji. (wan/gih/jpg/dwi/k8)