JAKARTA — Usulan kenaikan biaya haji yang harus dibayar jemaah dari Rp 39,8 juta pada 2022 menjadi Rp 69,1 juta pada tahun ini masih memicu polemik. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyadari, keputusan menaikkan biaya haji memang tidak populer. Namun, hal itu harus tetap dilakukan. Sebab, tujuan utamanya adalah melindungi dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Hilman mengatakan, usulan biaya haji itu merupakan skema pembiayaan yang berkeadilan. Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (bipih) yang ditanggung jemaah dan subsidi nilai manfaat dari BPKH dihitung secara lebih proporsional. ”Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah, termasuk yang masih mengantre, tidak tergerus habis,” katanya di Jakarta (21/1).
Merujuk data BPKH, besaran nilai manfaat untuk subsidi biaya haji dari 2010 hingga 2022 telah naik signifikan. Bahkan, pada musim haji 2018 dan 2019, sebelum pandemi Covid-19, porsi subsidi mencapai 49 persen. ”Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.
Dia mengatakan, nilai manfaat hasil investasi dana haji adalah hak semua jemaah. Saat ini ada lebih dari lima juta jemaah yang berada di daftar antrean (waiting list). Setiap tahun mereka mendapatkan laporan hasil investasi yang dimasukkan virtual account masing-masing. Setiap calon jemaah haji bisa memantau laporan virtual account melalui aplikasi BPKH VA.
Hilman menyatakan, jika penggunaannya tidak proporsional, diperkirakan nilai manfaat dana haji habis pada 2027. Akibatnya, pada musim haji 2028 dan seterusnya, jemaah akan menanggung 100 persen biaya haji. ”Padahal, mereka berhak dapat nilai manfaat juga,” katanya. Sebab, uang setoran awal sudah mengendap lama di BPKH.
Sebagaimana diketahui, subsidi biaya haji diambil dari nilai manfaat atau hasil investasi dana haji di BPKH. Dana haji yang diinvestasikan adalah setoran awal dari seluruh calon jemaah haji. Bukan hanya yang akan berangkat tahun ini, melainkan juga calon jemaah yang mengantre sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, hasil investasi tersebut juga menjadi hak calon jemaah haji yang masih mengantre. Tidak boleh dihabiskan semuanya untuk subsidi biaya haji jemaah yang berangkat tahun ini.
Pada musim haji 2022, subsidi biaya haji mencapai hampir 60 persen. Sementara itu, tahun ini Kemenag mengusulkan subsidinya hanya 30 persen dari total biaya riil haji. Karena subsidi berkurang, tanggungan jemaah naik signifikan. Tahun lalu bipih atau biaya haji tanggungan jemaah hanya Rp 39 jutaan, tahun ini diusulkan naik menjadi Rp 69 jutaan.
Wakil Sekretaris Umum DPP Persatuan Islam (Persis) Aay Muhammad Furkon menuturkan, kondisi ekonomi global membuat pemerintah Arab Saudi menaikkan sejumlah komponen biaya haji. Kondisi itu juga berpengaruh pada harga tiket pesawat yang menjadi kewenangan maskapai.
Hal itu harus diantisipasi pemerintah, DPR, dan BPKH. Dia mengatakan, tiga pihak itu wajib menghitung dengan detail biaya haji. ”Kalaupun dinaikkan, berapa. Dan sifatnya tidak membuat syok atau kaget,” ujarnya. Aay menyatakan, kenaikan biaya haji yang ditanggung jemaah bisa bersifat perlahan atau tadarruj sehingga bisa menenangkan masyarakat.
Katib Syuriah PBNU Abdul Moqsith Ghozali mengatakan, haji adalah ibadah yang basisnya individu. Sama seperti salat. Karena itu, setiap jemaah pada hakikatnya memiliki kewajiban menanggung biaya haji untuk dirinya sendiri. Jika belum mampu, tidak wajib berhaji.
Dia lantas menyinggung subsidi atau nilai manfaat BPKH untuk mengurangi beban jemaah. ”Beda dengan kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti BBM yang dibutuhkan seluruh negara, kehadiran subsidi masih diperlukan,” jelasnya. Moqsith menuturkan, dalam berhaji ada syarat istithaah atau mampu, termasuk mampu finansial.
Tahapan dan Jadwal
Berdasar jadwal yang disusun Kemenag, penetapan BPIH 2023 akan diputuskan dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Kemenag pada 13 Februari. Sebagaimana diketahui, BPIH adalah biaya haji secara keseluruhan atau riil. Tahun ini pemerintah mengusulkan BPIH Rp 98,83 juta per jemaah.
Dari patokan BPIH tersebut, kemudian dibagi menjadi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dan subsidi dari nilai manfaat (NM) pengelolaan dana haji di BPKH. Kemenag mengusulkan besaran bipih atau biaya tanggungan jemaah Rp 69 jutaan. Dengan besaran itu, subsidi dari BPKH hanya Rp 29,7 juta.
Biaya haji dari subsidi NM antara lain digunakan untuk sewa hotel di Makkah dan Madinah. Sementara itu, bipih yang menjadi tanggungan jemaah banyak dialokasikan untuk tiket pesawat dan biaya masyair.
Sebelum penetapan BPIH, akan diadakan rapat panitia kerja Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. Kemudian juga kunjungan kerja ke Arab Saudi. Lalu rapat dengan kementerian lain, BPKH, serta maskapai untuk memerinci komponen biaya haji (lihat grafis).
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyoroti soal adanya biaya masyair yang ditetapkan Saudi. Namun, dia bersyukur, berkat lobi-lobi dengan pemerintah Saudi, akhirnya biaya masyair tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. ”Alhamdulillah, biaya masyair turun 1.020 riyal (Rp 4 juta),” katanya. Meskipun begitu, dia sejatinya berharap biaya masyair bisa turun sekitar 2.500 riyal (Rp 10 juta).
Seperti diketahui, tahun lalu pemerintah Saudi menetapkan biaya masyair 5.656 riyal (Rp 22,6 juta). Besaran itu jauh berlipat daripada biaya masyair yang dipatok pemerintah Indonesia di angka 1.531 riyal (Rp 6,1 juta). Layanan masyair ini meliputi pelayanan jemaah selama berada di Arafah, Mudzalifah, dan Mina. Meskipun biaya masyair naik, pada praktiknya pelayanan di tiga tempat saat puncak ibadah haji itu tidak meningkat signifikan. Khususnya soal tenda dan fasilitas kamar mandi. Luas tenda tidak sebanding dengan jumlah jemaah. Akibatnya, tidak sedikit jemaah yang memilih tidur di luar tenda saat mabit di Mina. Fasilitas kamar mandi dan WC juga sangat terbatas. Jemaah yang ingin buang air harus rela antre. (wan/c19/oni)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!