JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy ikut-ikutan mengomentari polemik besaran dana haji. Secara khusus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menyoroti pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurut Muhadjir, pengelolaan dana haji oleh BPKH belum maksimal.
Sorotan Muhadjir terhadap pengelolaan dana itu disampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan kemarin (25/1). Dia menegaskan bahwa besaran biaya haji yang muncul saat ini masih sebatas usulan Kementerian Agama (Kemenag). Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan DPR.
’’Selama ini memang dana haji (yang dibayar jamaah) di bawah dari biaya yang seharusnya,’’ katanya. Sehingga pemerintah harus memberikan subsidi. Subsidi itu diambil dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Dana yang dikelola BPKH dari calon jemaah haji yang masih antre, menurutnya belum maksimal.
Kondisi itulah yang menyebabkan pemerintah harus mensubsidi. ’’Yang lebih teknis tanya Menag,’’ tuturnya. Subsidi biaya haji itu, diakui Muhadjir, membebani pemerintah. Untuk itu pemerintah ingin ada penyesuaian biaya haji. Tujuannya untuk keberlangsungan dari penyelenggaraan haji bisa terjamin.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap dalam pembahasan biaya haji antara pemerintah dengan parlemen, bisa ditemukan besaran yang lebih rasional. ’’(Harga) yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji,’’ kata Ma’ruf di Jakarta kemarin (25/1).
Selain itu Ma’ruf mengatakan harga yang ditetapkan nanti, tetap harus bisa menjaga keberlanjutan subsidi biaya haji yang dikelola oleh BPKH. Dia tidak ingin dengan nominal subsidi yang begitu besar, mengancam keberlanjutan pengelolaan dana haji di BPKH.
Mantan Ketua Umum MUI itu menuturkan subsidi biaya haji yang dikucurkan pada 2022 lalu terlalu besar. Proporsinya mencapai 59 persen. Dengan proporsi subsidi yang begitu besar, maka menyedot hasil pengelolaan atau nilai manfaat dana haji di BPKH. Dia khawatir kalau tren seperti itu terus dilakukan, pokok dana haji bisa ikut tergerus. ’’Nanti haji yang berikutnya tidak akan bisa lagi diberikan subsidi,’’ paparnya.
Untuk itu Ma’ruf menegaskan perlu dilakukan penghitungan ulang atau penyesuaian harga biaya haji. Khususnya pembagian porsi jemaah dan subsidi dari BPKH. Kalaupun tetap diberikan subsidi, jangan sampai mengganggu keberlanjutan pengelolaan dana haji di BPKH.
Sebagaimana diketahui Kemenag sudah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98,89 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, beban jemaah atau Bipih diusulkan Rp 69 jutaan atau 70 persen dari BPIH. Kemudian nilai subsidinya Rp 29,7 juta atau 30 persen dari BPIH. (lyn/wan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!