Ketika Hutan Kaltim Jadi Perbincangan di Meksiko

Nofiyatul Chalimah

noffioffice@gmail.com

KETUA Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat yang turut dalam rombongan ke Meksiko memaparkan, dalam forum ini, para kepala daerah melakukan pelaporan soal kemajuan implementasi manaus action plan (MAP). Untuk diketahui, MAP adalah upaya membangun ekonomi hutan baru didasarkan pada pendekatan yurisdiksional yang komprehensif dan luas. Melalui MAP, anggota Satuan Tugas GCF berkomitmen mengurangi deforestasi setidaknya 80 persen pada 2030, meningkatkan upaya reboisasi dan adaptasi, serta meningkatkan ketahanan hutan tropis dengan pendanaan dan dukungan jangka panjang yang memadai. Gubernur yang memaparkan dari beberapa negara antara lain Brasil, Kolombia, Peru, Indonesia, Ekuador, Nigeria, Pantai Gading, dan Meksiko.

“Sebagian besar koordinator melaporkan masih banyaknya masalah dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia dinilai sebagai wilayah yang berhasil menurunkan deforestasi secara signifikan. Banyak negara yang menyatakan akan berkunjung ke Indonesia, termasuk ke Kaltim, untuk mempelajari bagaimana hal itu dilakukan,” papar Daddy kepada Kaltim Post. Dalam forum ini, tengah dirancang nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama perniagaan subnasional dan perdagangan bioekonomi hutan tropis yang draftnya sedang dikaji. Sedangkan, yang sudah ditandatangani adalah, nota kesepahaman perempuan untuk hutan dan iklim.

“Status final dan telah ditandatangani oleh para gubernur anggota GCF yang hadir di Yucatan, termasuk oleh Gubernur Kaltim Isran Noor,” paparnya. Dalam nota kesepahaman itu, para pemimpin daerah berjanji memajukan agenda gender yang memperkuat pekerjaan penting terkait hutan dan iklim. Pasalnya, disadari bahwa keragaman suara dan perspektif sangat penting untuk memperkuat pekerjaan secara individu dan kolektif. Jadi, hal ini memungkinkan untuk memajukan agenda bersama dalam mempromosikan konservasi hutan, inklusi sosial, dan pengembangan mata pencarian yang berkelanjutan di wilayah kerja GCF Task Force.

“Kami, para anggota dan pemangku kepentingan dalam Satuan Tugas GCF, dan khususnya perempuan untuk hutan dan iklim, berusaha untuk mempromosikan pekerjaan ini untuk menjamin visibilitas, suara, dan persatuan di antara mereka yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan,” terang isi nota kesepahaman tersebut. Pada bagian lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim EA Rafiddin Rizal yang turut dalam rombongan mengatakan, Gubernur Isran Noor hadir sebagai salah satu narasumber pada dialog pembuka diskusi secara umum dengan topik Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Isran menjadi salah satu pembicara bersama dua narasumber lain. Yaitu Gubernur Yucatan, Mexico, Mauricio Vila Dosal dan Gubernur Amazonas, Brasil, Wilson Lima Miranda dengan dipandu moderator Dorothy Ngutter dari Konsulat Jenderal AS di Merida, Meksiko. Kepada Isran, moderator bertanya ide dan gagasan gubernur untuk memperkuat upaya aksi-aksi untuk perubahan iklim. “Dijawab beliau dengan memperkuat koordinasi dan menggali informasi tentang pendanaan karbon dan peluang kerja sama yang saling menguntungkan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, serta menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang program penurunan emisi gas rumah kaca hingga ke tingkat tapak,” jelasnya.

Dalam momen itu juga, Isran memaparkan target mereka soal penurunan emisi gas rumah kaca di Kaltim. Pada 2019, emisi gas rumah kaca ditargetkan turun 25 persen. Sedangkan, 2023 target penurunan menjadi 29 persen. Isran Noor pun optimistis bisa mengupayakan ini. “Penurunan emisi Kaltim dari 2019 ke 2020, telah mengalami pencapaian 66 persen dari 27,5 juta ton CO2e menjadi 9,3 juta ton CO2e di akhir 2020,” papar Isran. Meski tampak gemilang di Meksiko, Kaltim punya sejumlah masalah soal deforestasi. Dari hasil Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Kaltim sepanjang 2010-2020, diketahui sektor kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar deforestasi di Benua Etam sebanyak 51 persen. Disusul hutan tanaman industri atau timber plantation, sebanyak 14 persen, lalu sektor pertambangan 10 persen, sedangkan pembalakan liar atau illegal logging menyumbang 6 persen. Masih dari data yang sama, sepanjang 2007–2016, lahan yang sudah mengalami deforestasi di Kaltim sudah mencapai 1.140.536 hektare (ha) atau 114.053 ha per tahun. (riz/k16)