Naikan Status AG, Kekasih Mario Dandy Tersangka

 "Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat jadi anak yang berkonflik dengan hukum berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi anak ini tidak boleh jadi tersangka," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, (2/3). 

Hengki menjelaskan AG tidak boleh disebut tersangka didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut isinya: 

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana," bunyi pasal 1 ayat 3. 

Diketahui, AG saat ini masih berusia 15 tahun. Artinya, AG tidak bisa disebut sebagai tersangka. Polisi sendiri menjerat AG dengan pasal berlapis. "Terhadap anak AG, kami menerapkan Pasal 76C juncto 80 UU Perlindungan anak dan/atau Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 356 ayat (1) KUHP subsider 354 ayat (1) KUHP juncto Pasal 356 KUHP lebih subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto 56 KUHP lebih subsider 351 ayat (2) KUHP," kata Hengki. 

Penetapan AG yang sebelumnya adalah saksi menjadi tersangka disebabkan penemuan berupa bukti-bukti baru. Bukan hanya percakapan digital saja, bahkan pihak kepolisian juga menemukan adanya bukti berupa rekaman CCTV. "Bukti Chat WA, video yang ada di handphone. Kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP," ungkap Hengki. 

Dengan ditetapkannya AG menjadi tersangka menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tersangka yang masih dibawah umur bisa dipenjara hingga hukuman apa yang akan diterimanya. 

Menjawab hal ini, Mantan Kapolres Jakarta Barat itu menegaskan bahwa semua tersangka yang bersalah harus menjalani hukuman yang setimpal. 

"Tentu saja apabila (pelaku) anak secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan, dan anak secara materil ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," terangnya.

Sementara itu, tersangka kasus penganiayaan lainnya yaitu Mario Dandy dan Shane Lukas telah diancam dengan hukuman yang setimpal. Adapun perubahan pasal terhadap kedua pelaku tersebut. 

Hengki membeberkan, Mario Dandy dipersangkakan dengan Pasal adalah 355 KUHP Ayat 1. Subsider 354 Ayat 1 KUHP. Lebih subsider Pasal 353 Ayat 2 KUHP. Lebih-lebih subsider Pasal 351 Ayat 2 KUHP dan atau 76 C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana sebelumnya, Mario Dandy dikenakan Pasal 76 huruf C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 5 tahun penjara. "Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu untuk MDS," ujar dia. 

Sementara itu, Shane yang sebelumnya di jerat Pasal 355 ayat 1 KUHP Jo 56 KUHP subsider 354 ayat 1 jo 56 KUHP Subsider 353 ayat 2 Jo 56 KUHP Subsider 351 ayat 2 Jo 76 C Undang-Undang perlindungan anak, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kini, dijerat Pasal 355 ayat 1 junto 56 KUHP. Subsider Pasal 354 ayat 1 junto 56 KUHP. Lebih subsider Pasal 353 ayat 2 junto 56 KUHP. Lebih-lebih subsider Pasal 351 ayat 2 junto 56 KUHP dan atau 76 C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Sementara, terkait status AG yang naik menjadi pelaku meski masih di bawah umur diperjelas oleh Ahli Hukum Pidana Anak Ahmad Sofian. Ahmad menjelaskan bahwa terdapat pelaku anak disebut anak yang berhadapan dengan hukum. “Ada tiga status anak disebut berhadapan dengan hukum, satu sebagai saksi, dua korban dan tiga pelaku. AG berstatus anak yang berhadapan dengan hukum,” terang Ahmad. 

Lebih lanjut Ahmad menerangkan bahwa sangat kecil kemungkinan AG ditahan karena masih di bawah umur dan terganjal UU Peradilan Anak. “Kecil, sangat kecil kemungkinan AG ditahan karena penahanan pada anak hanya bisa dilakukan dengan tiga alasan,” katanya.

 Tiga faktor anak berhadapan dengan hukum ditahan adalah karena bisa melarikan diri, ditakutkan akan melakukan tindak pidana yang sama atau merusak barang bukti. Selain itu, AG juga disebut memiliki hak khusus karena masih di bawah umur. “Dia memiliki kekhususan untuk belajar, bersekolah. Hak tersebut harus difasilitasi oleh negara, dia harus memperoleh hak-haknya sehingga penahanan tidak mungkin dilakukan," jelasnya. 

Ahmad Sofian juga mengungkapkan kekhawatirannya sebagai Ahli Hukum Pidana Anak terkait kasus penganiayaan David. “Yang saya khawatirkan sebagai Ahli Hukum Pidana anak adalah karena masih di bawah umur ia ditekan oleh pelaku dewasa sebagai alat untuk memuaskan keinginan dari pelaku dewasa,” terangnya. 

Lebih dalam, Ahmad Sofian mengungkapkan harus ada penyelidikan seberapa besar anak dilibatkan oleh pelaku dewasa dalam tindak pidana tersebut.

Dirjen Pajak Sowan ke PBNU 

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyambangi Ketum PBNU Yahnya Cholil Tsaquf (Gus Yahya), kemarin (2/3). Pertemuan yang dilakukan di kediaman pribadi Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakpus, itu dilakukan usai adanya ramai-ramai soal seruan stop bayar pajak.

 Suryo menjelaskan, kunjungan ke PBNU itu adalah pertemuan rutin dan bersifat silaturahmi. Tahun lalu pun, Suryo juga melakukan silaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk NU. 

Dalam kesempatan itu, Suryo memohon dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk tetap berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak. ‘’Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,’’ jelas Suryo. 

Pertemuan antara Ketum PBNU Gus Yahya dengan Dirjen Pajak Suryo Utomo diantaranya menyinggung soal mencuatnya ancaman boikot membayar pajak. Ancaman itu tak lepas dari penganiayaan anak pengurus PG Ansor yang oleh anak PNS Ditjen Pajak Kemenkeu. Aksi penganiayaan itu berujung terungkapnya gaya hidup hedon dari aparatur pemungut pajak.

 Menanggapi adanya ancaman boikot bayar pajak itu, Gus Yahya menyampaikan sikap tegasnya. Dia mengatakan NU berpihak kepada kepentingan negara. "Ya, kalau untuk selain warga NU monggo saja (boikot bayar pajak)," tuturnya. Tetapi dia menegaskan bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya, akan istiqamah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, akan dibela oleh NU. 

Meskipun begitu, Gus Yahya menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mereka juga siap ikut mengawasi dan mendorong masyarakat bisa terlibat mengontrol pemerintahan. “Yang jelas, NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara," tuturnya. 

Gus Yahya menyampaikan, PBNU jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparaturnya, untuk bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. Selain itu, demi kepentingan negara, NU akan selalu siap sedia ikut mengawasi dan melakukan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat. Khususnya mengawasi praktik-praktik yang dijalankan pemerintah.

 “Supaya ke depan, sungguh-sungguh semua yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan negara,” katanya. Awalnya, Suryo di dampingi pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu mengunjungi kantor PBNU di Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat sekitar pukul 08.00 WIB. Kedatangannya disambut Ketua PBNU Yusuf Hamka dan Alissa Wahid. Tak lama berselang, pertemuan itu berpindah tempat ke kediaman Gus Yahya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Di kediaman Gus Yahya, pertemuan Suryo DJP dan Gus Yahya dilakukan secara tertutup. Dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.10 WIB. 

Seperti diketahui diantara yang lantang menyerukan tak bayar pajak, jika ayah Mario terbukti menyelewengkan uang pajak adalah mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Secara tegas dia akan menyerukan aksi tak bayar pajak jika Rafael Alun Trisambodo, atau ayah Mario, terbukti menyelewengkan dana pajak. 

Dia menjelaskan pernah menyerukan hal serupa saat menjabat Ketua Umum PBNU pada 2012 lalu. Seruan itu bahkan disepakati dalam Munas NU yang digelar di Cirebon pada 2013. Saat itu seruan tak bayar pajak mencuat lantaran kasus Gayus Tambunan yang terbukti menyelewengkan uang pajak. 

’’Saya ungkit keputusan Munas tadi, kalau memang pajak uang diselewengkan. Ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak,’’ katanya usai menjenguk David di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta pada Selasa (28/2) lalu. Said mengungkapkan waktu itu Presiden SBY sampai mengirim utusannya yang bernama Yusuf untuk menemuinya soal seruan tak bayar pajak.

Harley Pelat Bodong & Tanggapan Kemenkeu Soal Geng

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendalami aset-aset milik Rafael Alun Trisambodo yang tertera dalam LHKPN. Termasuk mobil Rubicon dan motor Harley Davidson yang kerap diunggah oleh pelaku penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Satriyo, yang tidak lain adalah putra Rafael. Khusus Harley, Lembaga Antirasuah tidak bisa melakukan pendalaman lebih jauh. Sebab, kendaraan itu tidak memiliki pelat nomor alias bodong. Dalam klasifikasi di Gedung Merah Putih dua hari lalu, Rafael mengakui motor itu bodong. 

Fakta itu kembali menjadi sorotan. Sebab, Rafael yang mantan pejabat DJP Kemenkeu dengan membiarkan keluarganya menggunakan kendaraan bodong. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memastikan bahwa instansinya akan terus mendalami harta serta kekayaan RAT. Klarifikasi juga bakal dilakukan sampai tuntas. Tidak hanya itu, dia menyampaikan harapannya agar kedepan ada sanksi yang lebih tegas berkaitan dengan LHKPN.

 Selama ini, kata Pahala, tidak ada sanksi tegas terkait LHKPN. Yang ada hanya sanksi administratif. Padahal, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. ”Jadi, sanksi untuk tidak melapor sanksinya apa, sanksi untuk melapor tapi tidak benar apa, sanksi untuk melapor tapi asal (harta dan kekayaannya) tidak benar apa,” beber dia. ”Selama ini semuanya hanya administratif dan diserahkan ke pimpinannya,” tambah Pahala. Dengan kondisi itu, masalah bisa kembali muncul bila pimpinan para penyelenggara negara tidak peduli terhadap LHKPN.

 Pahala mencontohkan, penyelenggara negara yang terang-terangan tidak menyampaikan LHKPN padahal sudah jadi wajib lapor pun ada yang tidak dipersoalkan. ”Yang melapor tidak benar malah nggak ada sanksinya, nggak diatur. Melapor (LHKPN) tapi asalnya tidak benar apalagi,” beber dia. Karena itu, pihaknya sangat ingin ada sanksi yang lebih dari sekedar sanksi administratif. Kalau dibilang apakah kami ingin ada sanksi, ya sangat ingin,” jelas dia. Dengan begitu, diharapkan para penyelenggara negara tidak hanya tertib menyampaikan LHKPN, melainkan juga jujur saat membuat laporan tersebut.

Sementara itu, terkait dengan adanya indikasi ‘geng’ yang ada dalam lingkungan pejabat di Kemenkeu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pihaknya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. ‘’Soal geng-gengan yang saya dengar hanya hartanya,’’ jelasnya.

 Meski begitu, Itjen Kemenkeu dan KPK terus melakukan kolaborasi dan pendalaman pada persoalan yang ada saat ini. Dalam hal ini, Suahasil menyebut hanya mendengar terkait adanya harta yang mencurigakan dari LHKPN pejabat Kemenkeu. 

Suahasil menyebut, ada 30 pejabat Kemenkeu yang hartanya ditemukan anomali. Penelusuran terus dilakukan mencakup besaran harta dan profil para pejabat. ‘’Jadi penegasan bukan hanya lihat jumlah hartanya tapi profil jabatannya apa, lalu kemudian laporannya seperti apa, tentu di sini kita tujuannya lihat profisl risiko tersebut,’’ katanya.  

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mendesak, perlu adanya penyelidikan lebih lanjut mengenai sumber kekayaan harta eks pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Mengingat, belum ditemukan kejelasan status dari keseluruhan harta Rafael.  

 "Masalahnya bukan pada besarannya, tapi sumbernya dari mana. Itu yang penting untuk diungkap," tegasnya.  

Menurutnya, jumlah harta yang dimiliki Rafael lah yang dinilai tidak wajar dan KPK harus menyelidiki dengan cara apa itu semua diperoleh. Hal ini lah yang harus dilihat lebih jeli lagi. "Jangan-jangan ini masalah di permukaan saja, sehingga ini perlu dikembangkan lagi," ungkapnya. 

Selain itu, lanjut dia, dari kasus Rafael ini harus jadi pengingat bahwa pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bukanlah sekadar formalitas tahunan saja. Tapi, ini perlu dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan ASN. 

 "Kita diingatkan bahwa banyak kelemahan sistem pengawasan kita yang perlu diperbaiki. Ini menyangkut masalah yang mendasar dalam tata kelola keuangan negara yang sangat punya arti penting dalam rangka mendukung pembangunan nasional," paparnya. 

 Kemudian, secara internal, kata dia, pimpinan-pimpinan instansi harus secara sungguh-sungguh punya komitmen yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap pegawai telah melaksanakan kewajibannya. Salah satunya, melaporkan kekayaannya masing-masing secara benar dan tepat waktu.  

 Tak kalah penting, Tasdik meminta, adanya koordinasi antara pengawas internal instansi pemerintah dengan berbagai unsur. Seperti, KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat sistem pengawasan internal. 

"Menurut saya, jika ini tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem pengawasan internalnya maka ke depan kasus-kasus semacam ini tidak akan pernah selesai. Kita selalu dipertontonkan dengan kejadian yang semestinya bisa dicegah," pungkaanya. (ygi/dee/wan/syn/mia)