JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jeratan hukum ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang saat ini masih dalam proses penyidikan KPK.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/3), mengatakan, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain. Yaitu dugaan penerimaan gratifikasi.
“Kemudian kami telusuri uangnya, ternyata ada dugaan disamarkan, disembunyikan, dibelanjakan terhadap aset-aset yang memiliki nilai ekonomis,” kata Ali.
KPK memastikan akan menelusuri seluruh aset milik Gazalba yang nilai perolehannya tak wajar. “Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, baik pasal korupsi atau pasal 3, maupun pasal-pasal penyuapan pasti kami telusuri dan dalami dengan mengoptimalkan diterapkannya tindak pidana pencucian uang,” tegas Ali.
Seperti diketahui, penetapan tersangka terhadap hakim agung di lingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Salah satunya, Sudrajad Dimyati dan panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu. Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Muhajir Habibie selaku PNS pada Kepaniteraan MA, serta Redi dan Albasri (keduanya PNS MA).
Kemudian, Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara), serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.
KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.
KPK selanjutnya menetapkan hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada MA Edy Wibowo sebagai tersangka. KPK menduga Edy menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.
Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar, yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT Mulya Husada Jaya. (jpg/kri)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!