Tindak Lanjut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Anggota Usul Pansus, Ketua Komisi III Tidak Setuju

Salah seorang yang mengusulkan adalah Santoso, anggota komisi III dari Partai Demokrat. ’’Menurut saya, hanya satu proses yang bisa kita lewati, yaitu hak angket,’’ terangnya.

Usul tersebut didukung Mulfachri Harahap, anggota komisi III dari PAN. Menurut dia, yang bisa membuka secara terang benderang transaksi keuangan mencurigakan itu adalah pansus. Sebab, angka Rp 349 triliun yang telah dibahas bersama Komite TPPU itu bukan angka yang kecil.

’’Saya mendorong agar ini diselesaikan lewat pansus atau angket atau apa pun namanya yang bisa memberikan DPR untuk melihat lebih dalam persoalan ini,’’ kata Mulfachri. Yang jelas, dia berharap pimpinan komisi III menentukan langkah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Anggota komisi III dari Nasdem Taufik Basari juga menyebut pembentukan pansus sangat penting. Harapannya, data dan informasi yang disampaikan Komite TPPU bisa dikejar dan dibongkar hingga tuntas. ’’Jangan sampai hanya ramai di permukaan, tapi tidak bisa selesai seperti yang diharapkan masyarakat,’’ paparnya.

Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, menegaskan, publik sangat ingin kasus itu bisa terang benderang. ’’Saya juga mendorong untuk dibentuk pansus,’’ tegasnya.

Arsul Sani, anggota komisi III dari PPP, sepakat dengan usul tersebut. Menurut dia, pembentukan pansus transaksi Rp 349 triliun itu akan sama dengan pansus kasus Bank Century pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wakil ketua umum PPP tersebut menegaskan, jika dugaan TPPU itu tak bisa diselesaikan dengan rapat dengar pendapat biasa, maka pembentukan pansus yang menjadi pilihan.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menolak usul pembentukan pansus. Dia mengatakan, kasus itu harus ditangani pemerintah. Dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite TPPU disebutkan bahwa Menko polhukam bertugas melakukan audit dan konsolidasi komite. ’’Saya tidak setuju pansus. Menko polhukam-lah yang harus melakukan audit,’’ jelas anggota PDIP itu.

Sementara itu, Mahfud MD menjelaskan, tidak ada perbedaan dari apa yang disampaikan di komisi III dengan Kemenkeu. ’’Akhirnya clear, kan? Wamenkeu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Menko polhukam/PPATK tentang dugaan pencucian uang. Angka agregat Rp 349 triliun dengan 300 surat. Bedanya hanya cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR. Sekarang tinggal penegakan hukumnya,’’ tulis Mahfud di akun Twitter-nya Jumat (31/3) lalu. (syn/lum/c18/hud)