Komitmen Tidak Tunda Pemilu 2024, Pemerintah dan DPR Sahkan Perppu Jadi Undang-Undang

Selasa (4/4), rapat paripurna DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU. Perppu tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemilu di bumi Papua pascapemekaran menjadi enam provinsi.

Tanpa perppu, empat provinsi baru di Papua itu tidak dapat melaksanakan Pemilu 2024. Yakni, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pengesahan perppu merupakan bentuk komitmen DPR dan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai jadwal. "Memberikan kepastian hukum dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu," ujarnya.

Dengan demikian, pengesahan Perppu Pemilu juga diharapkan menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. "Agar dapat berjalan lancar, sukses, dan demokratis," tuturnya.

Regulasi baru tersebut mengatur 10 poin. Selain mengatur pelaksanaan pemilu di Papua, ada pengaturan norma umum baru. Di antaranya, penurunan batas usia minimal bagi pengawas dari 21 menjadi 17 tahun, perubahan mekanisme pengundian nomor urut partai, penambahan kursi DPR, status dapil Ibu Kota Nusantara, hingga perubahan sejumlah lampiran.

Meski selama proses pembahasan cukup alot, Tito mengapresiasi DPR yang bisa menuntaskan tepat waktu. Semua perbedaan dapat dicapai titik kesepakatan. Mantan Kapolri itu menegaskan, setelah menerima surat dari pimpinan DPR, pemerintah akan segera menerbitkan UU penetapan Perppu Pemilu menjadi UU.

Pernyataan senada disampaikan Puan Maharani. Dia menyebut, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Pengesahan perppu itu juga menjadi bukti niat pemerintah dan DPR menggelar pemilu sesuai jadwal. "Pemilu insyaallah akan tetap jalan dengan jadwal yang ada," tegasnya. Dia pun berharap, pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung lancar tanpa ada perpecahan.

Sementara itu, parpol peserta Pemilu 2024 berpotensi besar akan bertambah. Setelah menang gugatan di PN Jakarta Pusat dan Bawaslu, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kini telah menyelesaikan tahapan verifikasi faktual. Mulai besok, KPU akan melanjutkan tahap rekapitulasi hingga 6 April.

Alif Kamal, wakil ketua umum Prima, mengatakan, proses verifikasi faktual berjalan lancar. Kalaupun ada kendala, relatif minor. Misalnya, ada KPU kabupaten/kota yang belum memahami pedoman soal pergantian kepengurusan.

"Kemarin kan ada 1–2 bulan kami vakum, otomatis kan beberapa pengurus mundur. Oleh KPU RI sudah diberikan solusi, namun belum semua daerah memahami mekanismenya,’’ papar dia.

Alif menyatakan, pihaknya akan memenuhi berbagai kekurangan dalam tahap verifikasi faktual perbaikan. Sesuai jadwal, tahapan itu akan dilaksanakan pada 7–14 April 2023.

Jika Prima lolos, parpol nasional peserta Pemilu 2024 ada sebanyak 18. Sebelumnya, KPU RI sudah lebih dulu menetapkan sebanyak 17 parpol yang dinilai memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya 14 parpol. (far/hud/jpg/dwi/k8)