Akhirnya, Tidak Ada Penundaan Pemilu, PT DKI Jakarta Batalkan Putusan PN Jakarta Pusat

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat,’’ kata Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Sugeng Riyono saat membacakan putusan.

          Pada 2 Maret lalu, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan tergugat KPU. Salah satu putusannya, penundaan Pemilu 2024. Putusan itu pun membuat heboh jagat politik tanah air. Maklum, tahapan pemilu sudah berjalan. KPU pun langsung banding.

          Dalam pertimbangan yang dibacakan kemarin, majelis hakim PT DKI Jakarta berpendapat, meski permohonan Prima adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, substansi sengketa merupakan akibat dari diterbitkannya keputusan oleh KPU.

          Dengan demikian, secara substansi perkara itu termasuk kategori perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat negara. Sesuai Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma), gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.

          KPU RI pun menyambut baik putusan PT DKI Jakarta tersebut. ’’Alhamdulillah Pemilu 2024 jalan terus,’’ ucap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

          Hasyim menyebut putusan PT sangat krusial. Bukan hanya bagi KPU, tetapi juga bagi mekanisme pencari keadilan pemilu yang sudah ditetapkan. Sesuai ketentuan, jalur peradilan pemilu hanya melalui Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Putusan ini meluruskan kembali jalur peradilan untuk mencari keadilan pemilu. Jadi, bukan wewenang atau kompetensi peradilan umum,’’ imbuhnya.

          Menurut Hasyim, putusan PT DKI Jakarta juga memberikan rasa aman terhadap adanya upaya partai lain untuk mengikuti langkah Prima. Dia meyakini, putusan baru itu akan membendung arus tersebut. Sebagaimana diketahui, setelah Prima, Partai Berkarya juga memasukkan gugatan serupa di PN Jakarta Pusat pekan lalu.

          Sementara itu, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut putusan PT DKI Jakarta sudah tepat. Dia menyatakan, peradilan umum tidak punya kewenangan memutus perkara pemilu. ’’Karena di luar kompetensinya,’’ ujarnya kemarin.

          Mahfud pun menyampaikan selamat kepada KPU dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, putusan PT DKI Jakarta sekaligus menegaskan bahwa pemilu serentak tetap berjalan sesuai rencana. ’’Dengan demikian, semuanya sekarang harus konsentrasi bahwa Pemilu 2024 itu tetap pada jadwal semula,’’ jelasnya.

          Disinggung masih ada celah atau langkah hukum lanjutan yang diambil penggugat, Mahfud tetap meyakini bahwa pesta demokrasi tahun depan bisa berjalan sebagaimana mestinya. ’’Dan KPU supaya bekerja lebih cepat. Lebih hati-hati lagi,’’ tutur mantan ketua MK itu. (far/syn/c18/hud)

ANGLE-2

Verifikasi Prima Jalan Terus

          BAGAIMANA nasib Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) setelah putusan PT DKI Jakarta? Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan, tahapan verifikasi faktual untuk Prima yang saat ini berjalan tetap berlanjut. Dia beralasan, proses yang dialami Prima sekarang merupakan tindak lanjut putusan Bawaslu. ’’Karena menjadi kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu,’’ terang pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah, itu.

          Sebelumnya, setelah putusan PN Jakarta Pusat, Prima mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu RI. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU RI untuk memberikan kesempatan Prima menyampaikan perbaikan berkas persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024.

          Dari hasil verifikasi administrasi ulang, Prima dinyatakan lolos. Kini, mereka menjalani rangkaian tahapan verifikasi faktual yang hasilnya bakal diumumkan 21 April mendatang.

          Saat dikonfirmasi, Sekjen Prima Dominggus Oktavianus belum bisa memastikan apakah pihaknya akan menerima atau mengajukan kasasi atas putusan PT DKI Jakarta. Pihaknya masih menunggu salinan putusan. ’’Kami konsultasi dulu dengan kuasa hukum untuk menentukan langkah selanjutnya,’’ paparnya. Dominggus menyebut keputusan harus diambil bersama petinggi lainnya di level DPP. (far/syn/c18/hud)