Datang Bersama Istri, Eks Dirlidik KPK Diklarifikasi Harta Kekayaan
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil eks Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Selain urusan LHKPN, dalam pemanggilan kedua itu, Endar yang datang bersama istrinya, Natasha Synne, juga mengambil surat jawaban atas keberatan pemberhentiannya sebagai dirlidik.
Khusus terkait klarifikasi LHKPN, Endar mengaku ditanya mengenai perusahaan istrinya dan isu flexing atau pamer kekayaan Natasha Synne di media sosial. Endar menyebut, flexing yang dinarasikan oleh akun anonim tersebut adalah framing yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik dirinya dan keluarganya.
”Saya telah memberikan jawaban secara komprehensif terkait LHKPN. Itu menjadi jawaban atas hoaks yang berkembang,” ujarnya di gedung Merah Putih KPK, kemarin (4/5). Meski begitu, Endar mengakui bahwa istrinya adalah seorang pengusaha yang bergerak di beberapa bidang bisnis. Diantaranya adalah fashion dan rumah makan.
Kendati memiliki istri seorang pengusaha, Endar membantah bahwa keluarganya memiliki harta fantastis hingga ratusan miliar rupiah. Dia juga menepis mengenai hidup hedon keluarganya sebagaimana dinarasikan selama ini. ”Ya alhamdulillah, amin kalau saya punya uang sebesar Rp 113 miliar. Tapi semuanya adalah hoaks, tidak betul,” tuturnya.
Endar menambahkan, istrinya juga banyak berhubungan dengan sejumlah artis ibu kota. Salah satunya Nikita Mirzani. Menurut Endar, hubungan itu terjalin karena berkaitan dengan lini bisnis fashion yang digeluti istrinya. ”Saya juga kenal sama Nikita Mirzani. Istri saya memang banyak kenal artis, nggak cuma Nikita Mirzani,” imbuhnya.
Di sisi lain, Endar merasa belum puas atas jawaban KPK terkait keberatan administratif terhadap surat keputusan pemberhentiannya sebagai dirlidik. Menurutnya, KPK yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa tidak mencantumkan satu pun dasar hukum ketatanegaraan dan administrasi negara sebagai respons surat keberatannya.
Surat tanggapan atas keberatan itu hanya menyatakan bahwa keputusan memberhentikan Endar didasarkan pada keyakinan semata. Tanpa ada satu pun argumentasi hukum. ”Saya jadi bertanya-tanya apakah memang dasar pengambilan kebijakan di KPK dilakukan sesuai atas selera serta keyakinan pimpinan dan sekjen saja?” ungkap Endar.
Sementara itu, penanganan dugaan pelanggaran etik terkait pemberhentian Endar terus berlanjut di Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Anggota Dewas Albertina Ho mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi untuk agenda permintaan keterangan pihak Sumber Daya Manusia (SDM) SDM Polri. ”Masih koordinasi untuk waktu permintaan keterangan,” kata Albertina kepada Jawa Pos. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!