JAKARTA – Setelah menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan verifikasi administrasi (vermin). Sebagai tindak lanjut, Ketua KPU Hasyim Asyari menerbitkan Keputusan Nomor 403 Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam proses tersebut.
Hasyim mengatakan, selama proses pendaftaran pihaknya hanya mengecek kelengkapan syarat. Sedangkan validitas berkas-berkas tersebut baru dicek mulai kemarin. Dalam memvalidasi berkas, ada dua aspek yang dipastikan. Yakni, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan. Jika dokumen belum memenuhi dua hal tersebut, lanjut Hasyim, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Proses verifikasi dan perbaikan bisa dilakukan hingga penetapan daftar calon sementara (DSC) pada 19–23 Agustus 2023.
Komisioner KPU Idham Holik menambahkan, dalam proses vermin, pihaknya akan menyisir berbagai potensi persoalan. Salah satunya terkait kegandaan yang bertentangan dengan Pasal 240 UU 7/2017 tentang Pemilu. ”Partai politik dilarang mengajukan nama bakal calon legislatif yang berpotensi ganda,’’ tegasnya.
Di level nasional, kasus itu sempat menimpa Dedi Mulyadi. Sebagaimana diketahui, Dedi telah menyeberang dari Partai Golkar ke Gerindra. Namun, namanya ternyata didaftarkan sebagai bacaleg oleh dua partai itu. Terkait status Dedi, Idham menyebut harus dicek dan diklarifikasi ke partai. Pihaknya memiliki waktu dalam tahap verifikasi. Namun, secara aturan, jika ada bacaleg petahana yang berpindah partai, harus melengkapi berkas pengunduran diri bermeterai.
Jika berdasar hasil klarifikasi yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari status keanggotaan partai politik yang lama, berarti melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU No 10 Tahun 2023. ”Maka, bakal calon tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi syarat,’’ jelasnya.
Bagaimana bacaleg berstatus kepala atau wakil kepala daerah? Idham menjelaskan, hal itu telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Di situ dijelaskan, kepala daerah termasuk jabatan yang diwajibkan mundur. Ketentuan waktu mundur diatur dalam PKPU 10/2023 tentang pencalegan. ”Paling lambat 3 Oktober 2023, akhir masa pencermatan DCT (daftar calon tetap),’’ terangnya.
Khusus untuk jabatan menteri, lanjut dia, tidak termasuk yang diwajibkan mundur. Hal itu mengacu pada putusan 57/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangannya, MK mengklasifikasikan jabatan menteri sebagai jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada presiden. Dengan demikian, sepanjang presiden memerlukan menteri yang bersangkutan, dia dapat dipertahankan atau sebaliknya. Itu berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis dan eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Juga pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham.
Sementara itu, meski aturan tidak melarang menteri nyaleg, Indonesian Corruption Watch tetap mendesak mereka mengundurkan diri. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jabatan menteri memiliki potensi konflik kepentingan dengan pileg. Misalnya, ada potensi penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya. Selain itu, kinerja sebagai menteri diyakini tidak akan maksimal. ”Konsentrasi menjalankan mandat sebagai menteri juga akan terganggu,’’ ujarnya.
Jika menteri tidak kunjung mengundurkan diri, ICW mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap. Misalnya, dengan memberhentikan menteri yang maju dalam pileg. Tak hanya itu, para menteri yang maju dalam pilpres juga diminta segera menanggalkan jabatannya. ”Potensi persoalannya pun serupa. Mereka dapat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung,’’ jelasnya.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, menteri atau pejabat pemerintah yang memutuskan maju sebagai caleg pasti tidak akan fokus melaksanakan tugasnya. Sebab, mereka akan disibukkan dengan urusan pencalonan di dapil. Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu, para menteri tersebut akan mengatur strategi untuk memenangkan pileg. ”Akhirnya tidak bisa fokus melaksanakan tugasnya sebagai menteri atau pejabat pemerintah,’’ terangnya.
Mereka juga berpotensi melakukan berbagai cara agar bisa mendulang suara. Yang biasa dilakukan adalah menggelontorkan program kementerian di daerah pemilihan (dapil) tertentu. Banyak program kementerian yang tiba-tiba dilakukan di daerah tersebut. Jelas hal itu merupakan tindakan memanfaatkan jabatan untuk pemenangan pribadi. Tentu, sang menteri tidak akan kalah oleh calon lain di dapilnya. ”Masak sekelas menteri kalah. Bisa malu nanti,’’ ungkap Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melanjutkan, staf khusus (stafsus) menteri yang maju menjadi caleg juga rawan disusupi kepentingan pribadi. Mereka bisa saja berusaha memanfaatkan program kementerian untuk meraup suara. Ujang mengatakan, hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu minta para menteri untuk fokus bekerja. ”Bagaimana mau fokus kalau mereka sibuk jadi caleg?’’ tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang maju sebagai caleg menepis kekhawatiran banyak pihak. Menurut dia, menteri maju sebagai caleg bukan hal baru. Dalam pemilu sebelumnya, banyak juga menteri yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
Ida menjamin, kinerjanya dalam memimpin Kemenaker tak akan terganggu. Dia akan membagi tugas dengan jajarannya bila nanti harus turun ke lapangan untuk kampanye dan sebagainya. Cuti panjang pun siap dia ambil agar tak mengganggu tugasnya di Kemenaker. ”Kalau kampanye dan harus cuti, ya kita cuti. Tapi, saya akan memanfaatkan hari Sabtu-Minggu. Kalau Pak Wamennya juga nyalon, ya kami akan berbagi tugas,’’ ungkap politikus PKB tersebut.
Ida menilai, pencalonan anggota legislatif tidak membutuhkan energi yang luar biasa seperti calon presiden. Karena itu, dia optimistis tugasnya sebagai Menaker tak akan terganggu dengan kontestasi yang dijalani.
Selain itu, dia akan berupaya menguatkan tim pemenangan di partai politik yang mengusungnya. Dengan begitu, dia tak perlu turun secara langsung kecuali hari libur. ’’Jika terpaksa pun, saya harus cuti,’’ tegasnya. Karena itu, tak hanya tim internal Ida yang diperkuat. Tim Kemenaker juga bakal dikuatkan. Jadi, saat dia cuti, kinerja Kemenaker tak akan tersendat.
Ida maju sebagai calon anggota legislatif DPR dari daerah pemilihan 2 DKI Jakarta. Daerah itu meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, Ida maju di DKI lantaran belum ada kader PKB dari daerah pemilihan DKI Jakarta yang sukses lolos ke Senayan. Karena itu, diharapkan dengan pencalonan Ida, kursi parlemen dari daerah pemilihan DKI Jakarta bisa tergapai. ’’Insya Allah, Bu Ida Fauziyah, menteri tenaga kerja, akan berangkat dari Dapil 2 DKI Jakarta,’’ ungkapnya.
Dulu Diawasi, Kini Siap Mengawasi
SEJUMLAH kepala daerah yang sudah menjabat selama dua periode pindah haluan ke jalur legislatif. Mereka mundur dari jabatannya untuk bertarung memperebutkan kursi DPR atau DPRD. Sesuai ketentuan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak maju sebagai bacaleg memang harus mengundurkan diri sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Jika mereka lolos pemilu, otomatis tugas mereka berubah. Dari eksekutif menjadi legislatif. Dari diawasi menjadi mengawasi. Dari dikritik menjadi pengkritik.
Di Sumatera Selatan (Sumsel), ada tiga kepala daerah yang mendaftar sebagai bacaleg. Mereka adalah Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar, Wali Kota Palembang Harnojoyo, dan Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe. ”Saya ingin berbuat lebih banyak lagi dan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Bukan hanya OKI, tapi juga kabupaten/kota lain,” ujar Iskandar seperti dilansir Sumatera Ekspres.
Ketua DPW PAN Sumsel itu sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya ke DPRD OKI. ”Kami akan segera memproses surat pengajuan pengunduran diri bupati OKI sesuai mekanisme. Suratnya sudah masuk," terang Ketua DPRD OKI Abdiyanto. Sesuai ketentuan, Wakil Bupati OKI H M. Dja’far Shodiq akan dilantik sebagai bupati OKI hingga akhir masa jabatan 14 Januari 2024.
Namun, sesuai surat Kemendagri, akhir masa jabatan dipercepat menjadi 31 Desember 2023. Hal itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Nomor 100.2.1.3/1775/OTDA tertanggal 27 Maret 2023.
Terpisah, Wali Kota Palembang Harnojoyo yang ditemui di kantornya kemarin belum mau berkomentar banyak. ”Ya, nanti,” katanya sembari tersenyum. Soal syarat pengunduran diri, Asisten I Bidang Pemerintah Setda Kota Palembang Yanurpan Yani menjelaskan, kalau memang hal itu wajib, wali kota harus mengajukan surat pengunduran diri kepada DPRD Palembang. Batas akhir penyerahan SK pengunduran diri adalah H-13 sebelum penetapan DCT.
”Kalaupun nanti Pak Wali sudah menyampaikan pengunduran diri, tapi sembari proses berjalan, tetap menjalankan kewenangan. Tugas pokok dan fungsi melekat sampai penetapan DCT," terang Yanurpan.
Masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Palembang sendiri berakhir 18 September 2023. ”Melihat masa akhir jabatan wali kota dan wakil wali kota ini, artinya tidak ada kekosongan kepemimpinan," pungkasnya.
Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe yang juga berakhir masa jabatannya 18 September 2023 menegaskan tak perlu mundur. Pria yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PKB dapil Sumsel 1 itu mengatakan, masa jabatannya berakhir sebelum penetapan DCT November 2023. Dengan begitu, dirinya tak perlu melampirkan surat pengunduran diri. ”Ketentuan mundur H-13 sebelum penetapan DCT tidak dilanggar. Jadi tidak perlu mundur," jelas dia.
Dari Maluku Utara, Jasri Usman resmi mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil wali kota Ternate pada 28 April 2023. ”Saya sendiri yang menyerahkan surat pengunduran beliau," kata Ketua Bappilu DPW PKB Maluku Utara Muksin Amrin Jumat (28/4) kepada Malut Post. Menurut Muksin, Jasri menanggalkan jabatannya karena akan maju sebagai calon anggota DPR dari dapil Malut.
Selanjutnya, proses pengunduran diri menjadi kewenangan DPRD. DPW PKB tinggal menunggu keputusan Kemendagri terkait pemberhentian Jasri dari jabatan wakil wali kota. ”Tetapi, Pak Jasri masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai wakil wali kota sampai ada keputusan resmi dari Kemendagri," pungkasnya.
Dari Banten, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi juga menyatakan mundur. Hal itu disampaikan Ade kepada wartawan saat mendaftar sebagai bacaleg ke kantor KPU Banten Kamis (11/5). Ade akan maju sebagai bacaleg DPRD Banten. ”Saya ditugaskan oleh partai untuk maju sebagai bacaleg DPRD. Ini sifatnya penugasan. Maka, saya mundur dan sudah membuat surat pengunduran diri,” terangnya kepada Radar Banten.
Hal yang sama dilakukan Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy. Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Kepri Jadi Rajagukguk mengatakan, Neko berencana maju sebagai calon anggota DPRD Kepri. Nanti dia akan bertarung di dapil Lingga-Bintan. Jadi menjelaskan, Neko bergabung ke Partai Perindo sejak tiga bulan lalu. Dia kemudian ditunjuk sebagai ketua DPD Perindo Kabupaten Lingga. ”Targetnya sebagai partai pemenang di sana,” ujarnya seperti dilansir Batam Pos. (uni/tin/iol/eno/qda/ikh/ypm/far/lum/mia/c6/c9/oni
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!