985 Tower BTS Mangkrak, Mahfud MD: Hanya Barang, Tidak Ada Sinyal

JAKARTA–Spekulasi politik mencuat setelah penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mengingat, posisi Plate yang juga sekjen Partai NasDem. Partai yang tergabung dalam koalisi yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menepisnya. Dia menegaskan bahwa penetapan Plate sebagai tersangka sama sekali tidak terkait dengan urusan politik. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah-langkah berlandas aturan hukum. ”Saya pastikan tidak ada politisasi hukum karena saya mengikuti kasus ini dari awal,” katanya kepada awak media, Kamis (18/5) malam.

Dia lantas membeber kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Mahfud mengikutinya sejak 2020. Semula, proyek tersebut dianggarkan dengan dana Rp 28 triliun. Berlaku untuk pengerjaan 2020–2024. Namun, hingga Kejagung memproses hukum dugaan korupsi dalam proyek tersebut, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah baru Rp 10 triliun.

”Untuk proyek 2020–2021. Dimulai tahun 2021. Tetapi, sampai akhir tahun 2021 itu barangnya nggak ada,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Mendapati kondisi tersebut, lanjut dia, proyek untuk 2020–2021 itu diperpanjang hingga Maret 2023. Tujuannya, memberi waktu agar tiang-tiang pemancar sinyal dalam proyek tersebut bisa terpasang. Secara keseluruhan, mestinya ada 1.200 tiang pemancar sinyal. ”Seharusnya itu 1.200 (tiang pemancar sinyal), lalu ditunda karena barangnya nggak ada,” kata Mahfud.

Namun, sampai batas waktu, tiang pemancar sinyal yang terpasang tidak sampai angka tersebut. Hanya ada 985 tiang pemancar. Itu adalah fakta temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ”Dijejak dengan satelit oleh BPKP, ditemukan hanya ada 985 tiang,” ungkap Mahfud. Di antara jumlah itu, tidak ada satu pun sampel tiang pemancar yang hidup. Seluruhnya masih barang mentah. ”Mati, nggak ada gerakan sinyal dioperasikan,” imbuhnya.

Menurut Mahfud, ratusan tiang pemancar sinyal tersebut sudah bisa dikatakan mangkrak. ”Belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak,” cetusnya. Semula Kejagung melihat ada potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 1 triliun. Setelah menggandeng BPKP untuk menghitung secara lebih terperinci, ditemukan angka kerugian keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun.

Angka fantastis itu diperoleh setelah BPKP menghitung seluruh kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut. Mulai perencanaan, penunjukan konsultan, penunjukkan barang, hingga praktik mark up. ”Nah itu yang kemudian dijadikan alasan (penyidikan dan penetapan tersangka),” ungkap Mahfud. Karena itu, dia berharap semua pihak berpikir positif. Tidak mengaitkan penanganan kasus tersebut ke ranah politik. ”Ini tidak mengarah ke partai, tapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya. 

Dalam persidangan nanti, semua pihak bisa melihat bagaimana anggaran pemerintah disalahgunakan dalam proyek tersebut. ”Nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan,” ujar menteri pertahanan di kabinet era Presiden Gus Dur tersebut. ”Kalau sudah memenuhi syarat kok (kasus) tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah,” jelasnya. Mahfud menegaskan bahwa hukum tidak boleh bergantung pada kondusivitas politik.

Soal penetapan Plate sebagai tersangka di tengah dinamika politik, kata dia, itu penilaian masing-masing. ”Kalau saya katakan dari prinsip hukum, tidak boleh hukum itu ditunda-tunda hanya karena pertimbangan politik orang,” katanya. Sebagai menko polhukam, Mahfud mengakui juga mengetahui koordinasi antara Kejagung dan BPKP serta lembaga lainnya. Termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia menyinggung perihal bukti percakapan, bukti perintah, dan lainnya yang sudah diperoleh penyidik.

”Nanti akan dibuka di pengadilan,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, penggeledahan dilakukan penyidik setelah penetapan tersangka Plate. Yakni, di rumah dinas dan kantor Plate. Hal itu, kata Ketut, merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. ”Penggeledahan guna mengumpulkan barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo,” jelas dia.

Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya senantiasa menghormati setiap proses hukum yang berlangsung. ”Namun, proses hukum itu harus bebas dari intervensi politik dan tekanan kekuasaan,” tegasnya kemarin (18/5). Pihaknya tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. Karena itu, tidak ada pemecatan Johnny Plate dari posisi sekjen DPP Partai NasDem. Untuk melaksanakan tugas kesekjenan partai, lanjut Paloh, sudah ditetapkan Hermawi Taslim sebagai pelaksana tugas harian sekretaris jenderal (Plt Sekjen) DPP Partai NasDem.

Paloh menginstruksikan kepada seluruh kader dan jajaran pengurus di seluruh tingkatan, baik pengurus pusat, provinsi, daerah, kecamatan, bahkan desa, untuk tidak terpancing dengan persoalan tersebut. ”Jangan terpancing terhadap segala bentuk provokasi terkait kasus ini,” ungkapnya. Politikus yang juga pengusaha itu meminta para kader tetap fokus melakukan kerja-kerja organisasi dan politik. ”Terutama dalam rangka pemenangan Pemilu 2024,” jelasnya. (jpc)