Cegah Turis Nakal, Gubernur Bali Kumpulkan Bupati-Wali Kota serta Keluarkan SE

Tidak hanya mengeluarkan SE, Gubernur Bali I Wayan Koster juga mengumpulkan bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, kantor gubernur Bali, Denpasar, kemarin. Jawa Pos Radar Bali melansir, undangan itu berdasar arahan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Disebut bahwa ketua umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut prihatin dengan maraknya perilaku warga negara asing yang melanggar hukum dan norma di Pulau Dewata. Bagian akhir surat meminta khusus bupati/wali kota se-Bali wajib hadir tanpa diwakilkan.

PDIP merupakan partai dominan di pulau yang menjadi destinasi wisata kelas dunia tersebut. Mayoritas bupati/wali kota di sana diusung PDIP dalam pemilihan umum kepala daerah.

Namun, surat undangan Koster tidak mempan mendatangkan semua bupati se-Bali dalam rapat koordinasi kemarin. Tampak kepala daerah yang tidak hadir adalah bupati Badung, bupati Gianyar, bupati Jembrana, dan bupati Bangli. Kepala daerah yang tidak hadir diwakilkan wakil bupati.

Dikonfirmasi langsung seusai acara, Koster menyatakan bahwa semua kepala daerah hadir meski diwakilkan wakil bupati. Menurut dia, mereka sudah satu paket. ”Datang semua lihat. Walau wakil, satu paket kan bupati dan wakil,” ujarnya setelah Rapat Koordinasi Pariwisata Bali Menuju Era Bali Baru.

Meski yang datang wakil bupati, Koster mengakui tetap akan melaporkan kepada Megawati siapa saja yang hadir dan yang diwakilkan. Koster juga akan melaporkan hasil rapat kepada Megawati untuk mengetahui kondisi terkini pariwisata Bali saat ini.

Mengenai SE gubernur Bali, total ada delapan larangan. Para wisman juga harus menaati peraturan tidak memanjat pohon yang dianggap sakral. Juga dilarang berkelakuan yang menodai tempat suci dan tempat yang disucikan, pura, pratima, serta simbol-simbol keagamaan. ”Seperti menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan atau tanpa pakaian,” kata Koster.

Selain itu, para turis asing dilarang mengeluarkan kata-kata kotor, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, masyarakat lokal, maupun sesama wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. SE juga menyebut larangan bekerja dan atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Serta terlibat dalam aktivitas ilegal seperti melakukan jual beli barang ilegal, termasuk obat-obatan terlarang.

Dua larangan lain terkait langsung dengan lingkungan. Yakni, membuang sampah sembarangan serta mengotori danau, mata air, sungai, laut, dan tempat umum. Selain itu, para turis asing dilarang menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, polistirena (styrofoam), dan sedotan plastik.

”Yang berkaitan dengan kebijakan ini akan dikomunikasikan dengan duta besar dan para konsul di Bali. Kemudian, akan diadakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan terutama sekali akan dikomunikasikan dengan para maskapai serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata khususnya,” paparnya.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat ditemui seusai rapat kemarin tidak mempermasalahkan surat undangan gubernur Bali yang ramai menjadi sorotan karena ada elemen arahan Megawati. Menurut dia, agenda pembahasan tersebut memang mendesak.

Dia mengungkapkan, Pemkab Klungkung kerap terkendala menindak turis asing yang melanggar normal atau warga negara asing yang ilegal. ”Saya justru berpikir positif. Dari surat itu, saya melihat ini tujuan mulia yang harus dilakukan. Satu bahasa untuk hal yang lebih baik,” ujarnya.

Izin Industri Wisata

Berdasar data yang dipaparkan Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra dalam rapat koordinasi kemarin, jumlah izin penanaman modal asing (PMA) di Pulau Dewata mencapai 4.619 izin dan jumlah tenaga kerja lokalnya 3.915 orang. Jenis PMA terbanyak adalah aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, lalu disusul realestat (perumahan) dan perdagangan besar.

Jayan Danu mengungkapkan, ada juga investor asing yang meminjam nama atau nominee yang sebenarnya juga ini dilarang. Sayangnya, sanksi nominee tidak diatur. Saking banyaknya praktik nominee, ujungnya bermunculan kasus pidana seperti penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. ”Di Polda Bali, kami menangani kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan,” jelasnya.

Dia menerangkan, jumlah izin PMA terbanyak di Badung mencapai 2.894 izin, lalu disusul Gianyar (687); Denpasar (661); Tabanan (88); Klungkung (75); Jembrana (71); Buleleng (70); Karangasem (64); dan Bangli (9).

Koster berjanji menyelidiki banyaknya lahan yang dibuka orang asing dengan meminjam nama orang lokal. ”Seperti yang dipaparkan Pak Kapolda Bali, kami akan telusuri. Memang makin banyak dan harus diwaspadai,” tegas Koster. (feb/uli/dra/c14/ttg)