JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut partai yang dipimpinnya dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah punya kesamaan. Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, juga mengakui dirinya dekat dengan Megawati serta sang putri, Puan Maharani.
Dua pemimpin partai itu bertemu di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (2/6). Mereka lalu mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar dua jam. Jadi, apakah ini indikasi kuat PAN akan mengikuti langkah Partai Persatuan Pembangunan, kolega mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang lebih dulu menyatakan mendukung Ganjar Pranowo, kandidat yang diusung PDIP?
Mega menyebut, belum ada kepastian dalam pembicaraan. Sebab, kunjungan kemarin baru silaturahmi awal. ”Prinsip pokoknya, kesamaannya, sudah sama,” kata Mega yang didampingi Ganjar dan sejumlah petinggi partai.
Namun, lanjut Mega, dibutuhkan pertemuan lanjutan. Pihaknya akan melakukan kunjungan balasan seperti saat PDIP berkomunikasi dengan PPP. ”Nanti ada silaturahmi dari PDIP dipimpin (ketua DPP) Puan (Maharani) bertamu,” imbuhnya.
Zulhas yang juga didampingi sejumlah petinggi partai pun senada. Dia masih akan membahas hasil pertemuan dengan Mega bersama internal partai. ”Habis itu kami akan komunikasi dengan PDIP,” tuturnya.
Megawati menyatakan, PDIP selalu memegang prinsip gotong royong dalam berpolitik. Karena itu, partai mana pun yang hendak datang akan diterima secara terbuka. Tentang kemungkinan partai-partai lain merapat, Mega menegaskan keterbukaannya.
”Mana ada kami menutup diri,” kata presiden kelima RI tersebut.
Hanya, lanjut dia, berpolitik itu seperti dansa. Harus ada keselarasan antarpihak. Karena itu, untuk partai yang sudah mengambil keputusan mendukung kandidat tertentu, PDIP tidak akan pernah memaksakan diri.
Sementara itu, Zulhas menyebut PDIP sebagai partai yang dekat. Termasuk secara personal dengan Megawati dan Puan Maharani. Sama halnya dengan Mega, Zulhas menilai pertemuan berlangsung positif.
Lantas, bagaimana dengan nasib KIB? Zulhas menyebut, KIB masih ada. Bahkan, saat berkunjung ke PDIP, dia sempat menyampaikan kepada Golkar dan PPP. Menurut dia, itu bagian dari etika yang sejak awal disepakati.
Tapi, soal pilihan, Zulhas mengakui sejauh ini belum ada kesamaan. Bagi dia, itu sah-sah saja. ”KIB koalisi, tapi mimpinya mulai beda-beda,” tuturnya.
PPP sudah menyatakan dukungan ke Ganjar, kandidat yang diusung PDIP. Sempat muncul wacana Golkar dan PAN mengusung kandidat alternatif Airlangga Hartarto-Zulhas.
Ganjar pun optimistis PAN segera memberikan dukungan. ”Insyaallah, ya,” ujarnya.
Disinggung soal perkembangan pemilihan calon wakil presiden (cawapres), Ganjar menyebut, masih berproses. Menurut dia, banyak nama hebat di Indonesia. ”Jadi, di antara mereka pasti ada yang cocok,” tegasnya.
Sementara itu, progres di Koalisi Perubahan terus berjalan. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan, cawapres yang dibahas tim delapan untuk mendampingi Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama.
Nama tersebut tinggal dikomunikasikan antara Anies dan para ketua umum partai. ”Kemarin (Kamis, 1/6) Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim delapan ke Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), hari ini (kemarin, 2/6) ke Pak Surya Paloh, nanti ke presiden PKS dan (Ketua Majelis Syura) Habib Salim (Segaf Al-Jufri),” ujarnya di kantor DPP NasDem.
Namun, dia belum mau membeberkan nama yang dimaksud. Sesuai kesepakatan, nama cawapres akan diumumkan langsung oleh Anies di momen yang disepakati bersama. ”Nanti kita rapatkan kapan Mas Anies mengumumkan,” kata Willy.
Sama seperti Willy, saat dikonfirmasi di tempat yang sama, Anies meminta publik bersabar. ”Pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini (kemarin),” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kemarin Anies menghadiri pembekalan bakal caleg Partai NasDem. Dua puluh ribuan bacaleg NasDem didapuk sebagai juru bicara pemenangan. Anies berharap semua bacaleg NasDem memiliki kesamaan visi terkait perubahan.
ISU CAWE-CAWE
Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 terus menuai kritik. Demi kepentingan bangsa, presiden didesak mengurungkan keinginan tersebut.
Analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pernyataan terbuka Jokowi telah keluar dari tradisi demokrasi yang sehat. Semestinya, seorang presiden tidak melibatkan diri secara langsung dalam menentukan penerusnya.
Meski dibungkus dengan alasan demi kepentingan bangsa, pernyataan itu tidak lazim dalam negara yang demokratis. “Dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas,” ujarnya.
Pangi menjelaskan, banyak efek negatif atas sikap presiden. Pertama, dapat mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga lainnya. Dalam pemilu, pemerintahan seharusnya hanya bersifat memfasilitasi pemilihan dan menjamin proses berlangsung demokratis.
Efek negatif lainnya adalah potensi kekuasaan berlebihan dan itu bisa membatasi calon-calon yang mungkin memiliki visi baru karena terhalang oleh pengaruh presiden. Lebih lanjut, campur tangan eksekutif juga dapat merusak kepercayaan publik (distrust) terhadap proses dan integritas pemilu. ”Ini dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial dan politik serta mengurangi legitimasi pemerintah yang akan datang,” terangnya.
Karena itu, agar berbagai dampak negatif itu bisa diantisipasi, Pangi mendesak presiden membatalkan niatnya untuk cawe-cawe. Hal itu, tambah dia, justru akan memperlihatkan sisi kenegarawanan Jokowi. (far/c19/ttg/jpg/dwi/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!