Kasus pemerkosaan anak yang diklaim Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai persetubuhan dikritik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) tidak dikenal adanya consent atau persetujuan. Sebab, tidak ada relasi seimbang antara korban anak dan pelaku dewasa.
Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menuturkan, pola hubungan antara pelaku dewasa dan korban anak ini tidak seimbang. Artinya, ada relasi yang menekan.
Jika pelaku dan korban merupakan orang dewasa, barulah tidak terkena pelanggaran pidana bila ada consent. ”Tapi, korban anak dikualifikasikan sebagai pemerkosaan,” tegasnya.
RI, remaja putri 16 tahun asal Parigi Moutong, Sulteng, mengaku diperkosa 11 orang dengan latar belakang beragam, antara lain kepala desa, guru, dan perwira polisi. Sepuluh orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal si perwira polisi yang belum.
Dalam konferensi pers Rabu (31/5) lalu, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menjelaskan bahwa kasus tersebut bukanlah pemerkosaan, melainkan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dia beralasan tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman. ”Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri dan tidak bersamaan,” katanya.
Menurut Fickar, consent atau persetujuan dari korban anak itu tetaplah mengandung unsur paksaan. Bisa jadi merupakan paksaan halus melalui janji ekonomi. Dengan begitu, dapat dilihat secara terang benderang bahwa ada rayuan dan iming-iming merupakan bentuk paksaan secara psikologis. ”Yang dihadapi korban yang belum dewasa. Karena itu, pasal pemerkosaan bisa diterapkan,” ujarnya.
Persangkaan Polda Sulteng yang menyebut persetubuhan itu telah berdampak negatif terhadap korban. Terkait itu, Fickar menuturkan, semestinya polisi berpikir secara komprehensif. Agar bisa menenangkan masyarakat, terutama korban. ”Karena itu, Kapolri harus memberikan perhatian dalam kasus ini,” terangnya.
Sementara itu, konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri Amriel menuturkan, persetubuhan anak dalam istilah asing adalah statutory rape (pemerkosaan statutori). ”Dalam rape, kehendak dan persetujuan kedua pihak ditinjau. Tapi tidak berlaku bagi anak-anak,” urainya.
Anggaplah, lanjut dia, pelaku dewasa dan anak itu berkehendak dan bersepakat. Namun, dua hal itu ternihilkan atau anak dianggap tidak berkehendak dan tidak bersepakat.
”Apa pun kondisi batin anak ini saat menjadi korban, secara serta-merta dia disebut korban pemerkosaan,” paparnya.
Yang pasti, apapun kondisi korban tetaplah berstatus korban dan para pelaku harus tetap dihukum pidana. Tapi, pengetahuan tentang kondisi mental korban penting untuk menyusun program penanganan yang tepat. ”Untuk menyembuhkan korban ini,” ujarnya.
Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait kasus yang disebut bukan pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur, Polri akan mengusutnya secara proporsional dan profesional. ”Kami pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.
Dugaan personel Brimob yang terlibat juga tengah didalami. ”Kasus itu harus ditangani sampai tuntas. Kami pastikan bila anggota terlibat pasti dikenai sanksi,” paparnya kemarin. (idr/who/c19/ttg/jpg/dwi/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!