MASA kampanye Pemilu 2024 belum dimulai. Namun, sejumlah partai politik (parpol) telah menggelontorkan banyak dana untuk kampanye via media sosial (medsos). Berdasar data Meta Platforms, dalam tiga bulan terakhir, sudah Rp 4,3 miliar yang dipakai untuk kampanye di medsos.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengatakan, fenomena itu menjadi catatan serius pihaknya. Sebab, jika merujuk tahapan, saat ini parpol maupun calon peserta pemilu lainnya hanya boleh melakukan sosialisasi. Konsekuensinya, kegiatan hanya dilakukan di internal partai.
Di sisi lain, kegiatan dengan sasaran audiensi eksternal partai belum diperbolehkan. Karena itu, indikasi pelanggaran akan ditelusuri Bawaslu. “Kami coba melakukan pendalaman,” ujarnya di kantor Bawaslu RI, kemarin (10/7).
Puadi menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak. Sebab, ada sejumlah instrumen norma yang harus dilihat untuk menentukan. Jika hasil kajian nanti terjadi dugaan pelanggaran, bakal ada sejumlah konsekuensi. Mulai sanksi teguran hingga sanksi administrasi lainnya. “Di ketentuan Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 33 itu ada klausul-klausul sanksi yang terkait dengan pelanggaran administrasi,” tuturnya.
Dia juga mempersilakan jika ada publik yang melihat konten yang diduga disebar secara berbayar atau kampanye terselubung lainnya untuk melapor ke Bawaslu. Laporan itu akan dijadikan informasi awal dalam melakukan penelusuran.
Puadi mengakui, desain tahapan pemilu saat ini cukup problematik. Masa kampanye, misalnya, dipangkas hanya 75 hari. Padahal, partai sudah ditetapkan akhir 2022 sehingga ada masa jeda yang panjang.
Selain penindakan atas temuan dan laporan masyarakat, Bawaslu juga berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya memberikan panduan kepada parpol. “Kami sudah ingatkan ke partai, ini lho boleh yang dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan,” pungkasnya. (far/JPG/rom)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!