Buntut Demokrat Disebut Kampungan oleh Luhut, AHY Minta Pemerintah Terima Kritik

Sebelumnya, Luhut menyebut Demokrat kampungan. Kalimat itu muncul saat Luhut ditanya wartawan tentang kebenaran isu penjegalan bacapres Anies Baswedan oleh istana.

AHY mengatakan, dirinya sangat menghormati Luhut. Terlebih Luhut adalah seorang tokoh politik senior. "Saya menghormati kalau beliau menyampaikan itu," ujarnya, Sabtu (22/7) malam lalu.

Putra Presiden RI ke-6 itu menyebut, soal upaya penjegalan Anies itu bukan isapan jempol. Meski tidak membeberkan dengan jelas, AHY berani memastikan bahwa hal itu terjadi. Di kalangan elite, informasi yang beredar juga banyak. Karena itu, pihaknya merasa berhak untuk menyampaikan kegelisahannya. "Jadi kita hanya menyampaikan, kita tahu memang politik seperti ini," tuturnya.

Semestinya, lanjut AHY, orang-orang yang ada di pemerintah menghargai kritik. Dia juga mengingatkan tentang tren menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu terpotret dalam berbagai kajian lembaga. Salah satu penyebabnya adalah upaya pembungkaman.

AHY menambahkan, pihaknya juga khawatir jika upaya penjegalan terhadap calon itu bisa kian menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Untuk itu, dia berharap ke depan tidak ada upaya-upaya mendesain kontestasi pilpres sesuai keinginan pengusasa. "Yang boleh maju hanya A, B, kemudian yang tidak diinginkan penguasa kalau bisa jangan terjadi, rasanya nggak sehat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, ada beberapa indikasi penjegalan tersebut. Salah satunya upaya kudeta Partai Demokrat yang hingga hari ini masih berlangsung. Dia merasa heran dan mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang masih mempertahankan Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

’’Jadi, wajar publik menilai Pak Jokowi campur tangan. Karena ada orang terdekat di lingkarannya, masih terus berupaya mengambil apa yang bukan haknya,” papar Herzaky.

Dia pun berharap agar Luhut untuk memberikan masukan kepada Jokowi agar mengganti posisi Moeldoko. “Jangan mengambil apa yang bukan haknya,” ujarnya. Dengan demikian, hal itu dapat menghilangkan kesan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe. (far/hud)