Wacana penghapusan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi akhirnya batal. Pemerintah memastikan skema zonasi masih digunakan tahun depan.
Itulah yang disampaikan Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito. Dia menegaskan, sistem zonasi bakal tetap diaplikasikan dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari evaluasi atas pelaksanaan PPDB tahun ini. ”Jadi, sampai saat ini pemerintah tetap melakukan PPDB berbasis zonasi,” ujarnya pada Jawa Pos Rabu (23/8).
Hanya, penerapannya akan sedikit berbeda. Rencananya, PPDB zonasi dibuat terpadu. Maksudnya, PPDB zonasi di sekolah negeri dan swasta menjadi satu pengelolaan. Menurut dia, DKI Jakarta sudah menjadi best practice dari penerapan PPDB zonasi terpadu ini. ”Sehingga, ketika sekolah negeri sudah penuh, sekolah swasta di dekatnya itu sebagai pelimpahan,” ungkapnya.
Adanya anggaran untuk pembiayaan pendidikan hingga jenjang SMA membuatnya optimistis sistem ini bisa berjalan. Mereka yang tidak diterima di sekolah negeri dan dialihkan ke swasta tetap bisa mendapat pembiayaan dari pemerintah.
Apakah semua sekolah swasta, termasuk yang berbiaya mahal, bakal terlibat? Warsito mengakui, hal itu sempat menjadi bahan diskusi di internal pemerintah. Ada wacana pemerintah melobi sekolah-sekolah swasta tersebut. Tujuannya, mereka bersedia memberikan keringanan SPP sesuai dengan kemampuan pemerintah. ”Tentu ini masih proses (diskusi, Red), debatable, dan terbuka untuk menerima saran,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah (pemda) akan didorong melakukan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing. Termasuk pembenahan kualitas sekolah swasta.
Warsito mengungkapkan, guna mempersiapkan PPDB 2024, pemerintah menyiapkan rapat koordinasi sejak dini. Dengan begitu, pemda paham betul regulasi turunan yang harus dibuat terkait implementasi PPDB zonasi tersebut. Nanti sosialisasi dimasifkan sejak jauh hari sebelum PPDB berlangsung. Selain itu, pemerintah bakal membentuk satgas pengawasan PPDB. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!