WACANA soal umrah backpacker atau berangkat sendiri tanpa melalui biro perjalanan, ramai jadi perbincangan. Khususnya, setelah Arab Saudi membuka kanal pemesanan paket visa umrah beserta akomodasinya secara langsung untuk masyarakat. Tetapi, sampai saat ini umrah mandiri bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.
Keterangan tersebut dipaparkan oleh Analis Kebijakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Basir. Dia menjelaskan, keberangkatan umrah saat ini diatur dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dia menjelaskan di dalam Pasal 86 dijelaskan bahwa umrah dapat dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok melalui PPIU.
Yang dimaksud dengan PPIU itu adalah penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau travel umrah yang resmi mengantongi izin dari Kemenag. “Jadi merujuk pasal tersebut, semua yang akan beribadah umrah baik secara perorangan maupun berkelompok harus melalui PPIU,” katanya, kemarin (24/9).
Dia menjelaskan, perjalanan umrah melalui PPIU tidak sebatas untuk pemesanan visa, tiket pesawat, maupun hotel saja. Pasalnya, kalau sebatas pemesanan visa umrah dan hotel, dia tidak memungkiri masyarakat sudah bisa memesan sendiri. Yaitu melalui website Nusuk milik Pemerintah Arab Saudi.
Basir mengatakan dalam penyelenggaraan umrah, juga terdapat aspek pembinaan atau bimbingan manasik. Selain itu, ada aspek perlindungan bagi jamaah. Jika masyarakat berangkat secara mandiri, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan hak pembinaan dan perlindungan tersebut.
Dia lantas menjelaskan, ada banyak risiko bagi jamaah umrah backpacker atau umrah mandiri. “Berdasarkan statistik Siskopatuh, mayoritas jamaah umrah berpendidikan menengah ke bawah,” katanya. Kemudian, juga didominasi orang-orang yang belum pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya.
Basir menuturkan, kelompok-kelompok mayoritas tersebut, jika ingin berumrah tentu memerlukan pendampingan. Jika memaksakan berangkat sendiri, berpeluang besar mendapati sejumlah hambatan di lapangan. Mereka juga tidak boleh berangkat mandiri berkelompok, kemudian menyewa orang untuk membimbing. Pasalnya, tugas tersebut menjadi kewenangan PPIU.
Kalaupun bisa terbang dari Tanah Air, mereka berpotensi mendapatkan persoalan di Arab Saudi. Sehingga, mereka bisa masuk ke kasus overstay atau melebihi izin tinggal sesuai kalender visa umrah. “Berlaku hukuman denda yang tidak sedikit untuk kasus overstay,” katanya. Selain itu, orang yang overstayed bisa dijatuhi hukuman deportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi dalam tempo 10 tahun ke depan.
Meski begitu, Basir mengatakan seluruh pihak terkait di Indonesia, tetap harus antisipasi adanya gelombang umrah backpacker tersebut. Di antaranya, dengan terus edukasi ke masyarakat bahwa umrah backpacker melanggar undang-undang dan berbahaya serta banyak risikonya.
Edukasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenag. Tetapi, juga banyak pihak. Mulai asosiasi PPIU, PPIU itu sendiri, serta para tokoh agama. Dia berharap, ada koordinasi yang baik antara Kemenag dengan Ditjen Imigrasi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya gelombang umrah backpacker. Kepada setiap orang yang menunjukkan visa umrah, harus dipastikan berangkat dengan travel atau PPIU resmi. (wan/JPG/rom/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!