JAKARTA - Banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian serius. Dalam rapat kerja (raker) di Komisi IX DPR, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berjanji mengintensifkan koordinasi guna mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan TPPO.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, tugas Kemenaker dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO adalah dalam konteks perlindungan. Sementara leading sector Satgas TPPO berada di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Banyak sekali pencegahan dilakukan yang sudah ditindaklanjuti kepolisian,” katanya di DPR (27/9).
Ida menjelaskan, terkait perlindungan tersebut, pihaknya sudah menerapkan langkah-langkah perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Dalam aspek administrasi, misalnya, Kemenaker melakukan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) untuk seluruh proses pendaftaran dan penempatan PMI.
Menteri asal PKB itu menambahkan, perbaikan tata kelola tersebut juga dilakukan Kemenaker dengan cara koordinasi lintas kementerian. Salah satunya terkait pendataan PMI tanpa dokumen (undocumented) yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui pelaporan kolektif pelayanan perlindungan PMI (P3MI) dan digital apps.
Sementara untuk mencegah keberangkatan PMI nonprocedural secara berulang, Ida menyebutkan, pihaknya melakukan penandaan nomor induk kependudukan (NIK) dan memasukkannya dalam daftar pengawasan. “Langkah tersebut dilakukan dengan pihak imigrasi,” jelasnya.
Selain TPPO, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena juga mendesak Kemenaker melakukan percepatan implementasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait dalam hal memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI. (tyo/c9/bay/jpg/kri)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!