Pemerintah Wajib Yakinkan Masyarakat

Diketahui Pulau Rempang akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus bernama Rempang Eco City. Salah satu di dalamnya adalah pabrik produsen kaca Tiongkok, Xinyi Glass Holdings Ltd dengan lahan 2.000 hektare.

Menurut Menteri Bahlil, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, investasi di Pulau Rempang tidak akan ditolak oleh masyarakat setempat, jika investasi dengan nilai ratusan triliun rupiah itu berdampak pada kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Jadi, menurut Intan Fauzi, pemerintah harus meyakinkan masyarakat setempat terkait masa depan mereka, baik itu lapangan kerja, ganti rugi rumah, maupun lahan bertani mereka.

“Kalau kita bicara investasi masuk, saya yakini bahwa tidak ada penolakan. Karena kalau bicara investasi itu kan akan berdampak juga ke masyarakat sekitar, tapi kalau saya melihat Rempang ini harus ada keberpihakan kepada komunitas lokal dalam hal ini masyarakat setempat,” kata Intan, Minggu (1/10).

“Negara kita negara besar, jadi saya yakin dengan investasi itu harus berdampak bagi penyerapan tenaga kerja, kemudian bagi community development, artinya perekonomian lingkungan di sana itu harus tumbuh,” sambungnya.

Dikatakan Intan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang tepat untuk investasi karena didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat. Untuk itu, pemerintah lewat Menteri Bahlil harus memastikan hak masyarakat yang akan direlokasi, serta memastikan lapangan kerja yang layak bagi mereka.

“Jadi kalau bicara masyarakatnya, saya yakin tidak ada penolakan. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir karena Indonesia ini laku kok, artinya yang penting adalah pemerintah bisa menjaga, di satu sisi investasi masuk untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi di sisi lain ini berdampak positif bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, relokasi atau ganti rugi yang dilakukan pemerintah sejauh ini tidak pernah mengecewakan. Sebut saja investasi jalan tol yang dilakukan para investor, pemerintah tetap menekankan agar masyarakat yang terkena dampak atas investasi harus mendapat kompensasi yang sepada bahkan lebih.

Menurutnya, investasi dalam bentuk apa pun, Indonesia sudah banyak melakukan. Misalnya infrastruktur jalan, jalan tol selama ini pembebasan lahan sudah ada aturannya.

“Tidak ada kata ganti rugi, yang ada ganti untung. Pohon pagar saja dihitung. Jadi di satu sisi antara pengusaha atau masuk di investasi itu jelas, tapi di sisi lain agreement komitmen antara pengusaha dengan rakyat setempat juga harus jelas, harus konkret,” tandasnya. (jpg/kri/k16)