JAKARTA - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mendorong organisasi kemasyarakatan bersikap soal tudingan pemerasan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Ia mengharapkan tokoh masyarakat sipil, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) hingga mahasiswa bersikap. Esensinya membebaskan dan hadirkan unsur agama itu bersikap tegas.
"Lalu kampus ini kok diam. Kampus diam ini kayak kuburan masif. Saya juga mengkritik Muhammadiyah," kata Busyro, Senin (9/10).
Ia menilai, pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat itu masih menjabat Menteri Pertanian kental nuansa hukum pidana. Sebab, pimpinan KPK dilarang melakukan pertemuan dengan pihak berperkara. “Pertemuan dengan tersangka itu nggak boleh. Pelanggaran pidana itu," tegas Busyro.
Menurutnya, kontroversi yang dilakukan Firli Bahuri merupakan bagian dari upaya menghancurkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menilai, bukan kali ini saja Firli dituding melakukan dengan pihak berperkara.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menyebut, saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli sempat melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.
Padahal, KPK saat itu tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont 2009-2016. Firli kemudian ditarik Polri untuk kembali bertugas sebagai polisi. “Firli ditarik karena cacat, pelanggaran berat, ketemu Gubernur NTB. Diduga keras pembocoran-pembocoran,” ucap Busyro.
Ia menekankan, adanya laporan dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya, yang menyeret Firli Bahuri merupakan momentum emas bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membersihkan KPK, sesama lembaga penegak hukum.
“Kuncinya ada pada Kapolri, jangan presiden. Karena sudah terbukti melakukan pelumpuhan KPK melalui revisi UU KPK," tegas Busyro.
Meski demikian, Firli Bahuri mengklaim beredarnya foto dirinya yang melakukan pertemuan dengan SYL terjadi pada 2 Maret 2022, jauh sebelum perkara dugaan korupsi di Kementan diselidiki KPK, sejak Januari 2023.
"Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023. Sementara pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dan Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022," ujar Firli dalam keterangannya, Senin (9/10).
Firli menyatakan, pertemuan itu dilakukan secara beramai-ramai di tempat terbuka. Bahkan saat pertemuan itu, SYL tak menyandang status tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK. “Kejadian tersebut pun, bukan atas inisiasi atau undangan saya. Tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar," ujarnya.
Firli menjelaskan, sangat banyak perkara korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Ia balik menuding, sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang dikenal dengan istilah when the corruptor strike back.
“Namun kami pasti akan ungkap semua. Kami segenap insan KPK tidak akan menyerah dan kami sudah siap dengan risiko apapun," tegas Firli. (jpg/kri/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!