Lima Pimpinan Bawaslu Disidang DKPP

Kelima teradu adalah Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja serta anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Adapun dua pengadu adalah Suryono Pane dengan perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Herminiastuti Lestari dengan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023.

Keduanya mendalilkan para teradu tidak bekerja secara profesional selama proses seleksi Bawaslu. Hal itu dibuktikan dengan mengubah jadwal seleksi. Akibatnya, sempat terjadi kekosongan jabatan Bawaslu kabupaten/kota. “Sehingga berujung pada nihilnya pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024,” ujar Herminiastuti.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan pimpinan Bawaslu RI yang memperpanjang pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara dalam proses seleksi berdampak buruk terhadap pelaksanaan tugas tim atau panitia seleksi (pansel). Sebab, muncul praduga di masyarakat.

Para pengadu mendalilkan pimpinan Bawaslu RI telah melanggar ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam tuntutannya, pengadu meminta DKPP untuk memberhentikan para teradu dengan tidak hormat.

Menanggapi itu, Bawaslu RI beralasan bahwa keterlambatan seleksi anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya, hasil seleksi harus di-review ulang. Bawaslu mengklaim, review dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam proses seleksi.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, review ulang harus dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil tes yang dibuat pansel. Sebab, komposisi soal yang dibuat pansel adalah 60 persen pilihan ganda dan 40 persen esai. Selain itu, ada pembobotan tes psikologi masing-masing 40 persen dan 60 persen.

“Nah, kami melakukan review, apakah pembobotan itu sudah akurat? Itu kami laksanakan sebagai upaya menjalankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya. Prinsip tersebut, lanjut Lolly, sesuai dengan prinsip pedoman etik penyelenggara pemilu. (far/JPG/rom/k8)