Kepala Daerah Mau Maju Capres-Cawapres Wajib Ijin Presiden, Begini Aturannya

Menurut anggota KPU RI Idham Holik, para kepala daerah harus meminta izin kepada presiden jika ingin mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

“Bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai capres-cawapres, maka diberlakukan ketentuan Pasal 171 ayat 1 dan 4 UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujar Idham di Media Center KPU RI, Jakarta, Senin (16/12/2017). 10) malam seperti dikutip dari Antara.

Adapun Pasal 171 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi “Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden".

Idham melanjutkan, setelah meminta izin, sambung dia, surat tersebut harus disertakan dalam dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Setelah itu, surat itu wajib diberikan kepada KPU pada saat pendaftaran sesuai dengan Pasal 171 ayat 1.

“Surat permintaan izin Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden,” demikian bunyi Pasal 171 Ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Sejauh ini masih belum ada kepala daerah yang masih aktif telah mendaftar atau dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Namun berbeda halnya dengan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Dikutip dari laman info pemilu dari KPU (infopemilu.kpu.go.id), ada sejumlah kepala daerah yang sudah mendaftar sebagai anggota legislatif.

Mereka antara lain Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat yang termasuk dalam Dapil NTT II untuk Partai NasDem.

Ada juga Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dari Dapil Jawa Barat VIII mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dari Dapil Banten I mewakili Partai Demokrat, dan masih banyak lagi.

Sekadar informasi, kepala daerah/wakil kepala daerah dapat mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu seperti diatur dalam pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun mereka juga harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal itu diatur dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k.

Selain kepala dan wakil kepala daerah, mereka yang wajib mengundurkan diri ketika maju sebagai Peserta Pemilu antara aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, serta anggota Polri dan TNI. (*)