PDIP mengkritik keras putusan MK yang ditengarai memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Putusan itu dinilai sebagai bentuk politik pelanggengan kekuasaan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai, putusan MK kemarin merupakan bagian dari desain politik pelanggengan kekuasaan. Hal tersebut dimulai dari wacana penundaan Pemilu 2024. Kemudian, dilanjutkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan sekarang dengan putusan MK.
Menurut dia, dengan putusan itu, MK telah memberikan karpet merah bagi mereka untuk melanggengkan kekuasaan politik dinasti. Pertanyaannya, kata dia, apakah karpet merah itu akan digunakan? ”Jika itu digunakan, maka akan bertentangan dengan hati nurani rakyat Indonesia. Rakyatlah yang akan melihat tingkah polah pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan,” katanya.
Apakah pihak yang melanggengkan kekuasan itu adalah Presiden Jokowi yang ingin Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo? Masinton enggan menyebut keluarga atau kelompok tertentu. Yang jelas, pihak itu sedang menjalankan politik dinasti.
Lantas, apakah Gibran harus keluar dari PDIP jika maju sebagai cawapres Prabowo? Masinton menegaskan bahwa pertanyaan itu seharusnya ditanyakan kepada Gibran. ”Bukan kepada PDIP,” tandasnya.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah juga ikut mengkritik putusan MK. Menurut dia, sejatinya hanya tiga orang hakim konstitusi yang setuju dengan amar putusan tersebut. Sisanya, enam hakim konstitusi lainnya, memiliki pendapat berbeda.
Oleh karena itu, kata Basarah, sebenarnya putusan MK itu tidak mengabulkan petitum pemohon. Melainkan menolak permohonan pemohon. Kalaupun mau dipaksakan bahwa lima orang hakim mengabulkan permohonan, titik temu di antara lima orang hakim adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah gubernur.
Dengan demikian, putusan MK tidak dapat dimaknai bahwa berpengalaman sebagai kepala daerah adalah sebagai bupati/wali kota.
Atas putusan yang problematik seperti itu, sudah selayaknya tidak serta merta diberlakukan. Sebab, mengandung persoalan. Yaitu, kekeliruan dalam mengambil putusan yang berakibat pada keabsahan putusan.
Putusan itu jika langsung ditindaklanjuti KPU akan melahirkan persoalan hukum dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari terkait legitimasi dan kepastian hukum putusan. ”Untuk itu sudah seharusnya KPU mengedepankan asas kehati-hatian, kecermatan, dan kepastian dalam mempelajari keputusan ini,” tegas Basarah.
Sementara itu, ratusan tokoh berkumpul menyampaikan Maklumat Juanda 2023: Reformasi Kembali ke Titik Nol menyikapi putusan MK yang diketok kemarin. Secara keseluruhan, ada lebih dari 200 tokoh yang turut serta bersama-sama menyampaikan Maklumat Juanda. Di antaranya, Goenawan Mohamad, Butet Kartaredjasa, Alissa Wahid, Faisal Basri, Todung Mulya Lubis, Ulil Abshar Abdalla, Joko Anwar, Ayu Utami, Sandra Hamid, dan Ifdhal Kasim.
Dalam pembukaan maklumat disebutkan, reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai merosotnya demokrasi dan diperburuk dengan fenomena politik dinasti. ”Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir dikhianati,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang ditunjuk sebagai juru bicara tadi malam.
Usman dan ratusan tokoh yang menyampaikan Maklumat Juanda kemarin menilai, kondisi itu sudah berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Secara normatif, memang tidak boleh ada diskriminasi soal usia bagi peserta pemilu. Tidak boleh juga ada diskriminasi dalam ambang batas pemilihan presiden. Namun, dia menekankan bahwa saat ini ada konteks, yakni menguatnya fenomena politik dinasti.
Salah satunya ditunjukkan oleh presiden yang tanpa malu-malu memprioritaskan dan mengistimewakan kepentingan keluarga. (lum/syn/c6/fal)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!