KOALISI masyarakat antikorupsi meminta Ketua KPK Firli Bahuri segera mundur dari jabatannya. Menyusul rencana Polda Metro Jaya yang bakal memeriksanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, (20/10).
KPK diminta menonaktifkan Firli jika ditetapkan tersangka. Ketua IM57 Institute Mochamad Praswad Nugraha mengatakan, Firli Bahuri harus mengundurkan diri. Terutama saat dirinya menjalani proses penyidikan dugaan pemerasan terhadap SYL yang bakal dia jalani di Polda Metro Jaya. "Sebagai konsekuensi logis untuk menjaga kredibilitas lembaga KPK," terangnya kemarin.
Sebab, saat ini KPK juga tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan SYL. Tak hanya itu, sesuai dengan Pasal 32 Ayat 2 UU KPK, jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka akan otomatis nonaktif. Praswad mendorong agar Firli Bahuri hadir pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebagai warga negara biasa yang taat hukum, tidak ada keistimewaan apapun kepada dirinya, sesuai dengan asas equality before the law.
Dia mendesak Polda Metro Jaya harus segera mengumumkan tersangka kasus pemerasan terhadap SYL. Ini penting agar terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak dan menjadi bukti kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum. "Jangan sampai ada penumpang gelap yang melakukan kesepakatan-kesepakatan di ruang gelap dalam perkara pemerasan SYL ini," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah memeriksa saksi-saksi terkait dengan dugaan suap kepada SYL. Kemarin, Polda memanggil enam pegawai KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Dan hari ini rencananya memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri. (elo/jpg/riz/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!