Ingin Memastikan Daerah Penyangga IKN Ikut Maju Bersama

FUAD MUHAMMAD/KP

PUNYA TUGAS GANDA: Tiga pekan sudah Akmal Malik menjadi Pj gubernur Kaltim setelah dilantik mendagri pada 2 Oktober.

Akmal Malik punya pekerjaan rumah yang besar. Selain mengisi kekosongan menjadi Pj gubernur Kaltim, juga punya tugas tambahan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah mitra IKN.

M RIDHUAN, Balikpapan

mad.dhuan@gmail.com

TEKA-teki Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor-Hadi Mulyadi terjawab pada 2 Oktober lalu. Ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Akmal Malik di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat.

Akmal Malik adalah direktur jenderal (dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namanya mulai dikenal luas publik Kaltim sejak Juli lalu. Ketika sejumlah wakil rakyat di Karang Paci, sebutan Gedung DPRD Kaltim, mengeluarkan sejumlah nama bakal calon yang berpotensi sebagai Pj gubernur. Hingga pada September, pimpinan DPRD Kaltim secara sah menyorongnya sebagai satu di antara lima kandidat.

Kini dua pekan sudah Akmal Malik bertugas. Kaltim Post berkesempatan secara eksklusif mewawancarai pria berkacamata tersebut di Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kaltim di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (21/10) sore. Sebagai birokrat, lulusan S-3 Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya pada 2021 itu menyebut sejak awal sudah tahu namanya menjadi salah satu kandidat.

“Saya tidak ingat persisnya. Saya dengar dari rekan-rekan saya. Dan juga sebagai dirjen tentu semua surat terkait usulan-usulan (Pj kepala daerah) itu pasti masuk ke meja saya. Di Mei dan Juni itu surat-surat terkait usulan Pj itu sudah masuk,” ungkap Akmal.

Namun, kala itu, bukan hanya Kaltim yang mengusulkan namanya sebagai Pj gubernur. Pria kelahiran Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatra Barat itu juga menerima surat dari berbagai organisasi yang memintanya menjadi kandidat Pj gubernur untuk Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

Dari Jabar, sejumlah organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), NU (Nahdlatul Ulama), hingga Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ingin Akmal bisa mengisi kekosongan setelah purnatugas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara dari Jatim, surat yang masuk berasal dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim yang memintanya bisa diusulkan sebagai pengganti Khofifah Indar Parawansa.

“Saya berterima kasih kepada mereka yang mengusulkan saya. Saya oke saja. Ada juga surat dari Kaltim. Dalam tanda kutip banyak dimonitor juga. Karena Kaltim ini strategis dengan adanya IKN (Ibu Kota Nusantara),” ujar alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor pada 1993 itu.

Setelah menjabat sebagai Pj gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada 12 Mei 2022–12 Mei 2023, Akmal yang duduk di kantornya di Jakarta lantas lebih banyak fokus bekerja menghadapi Pilkada 2024 yang setahun lagi digelar.

Di samping itu, dia juga mendapat tugas dalam visi membangun Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sehingga, ketika membaca dirinya masuk list, sebagai kandidat Pj gubernur, adalah hal yang biasa dalam mengisi kekosongan kepala daerah.

“Saya ini kan baru saja menjadi Pj. Jadi sudahlah saya fokus bekerja saja di Jakarta. Namanya pejabat eselon 1A itu bekerja sesuai arahan menteri. Dan memang keperluan pengisian terhadap kekosongan jabatan gubernur itu yang dilirik pasti dirjen,” beber lulusan S-1 Manajemen Pembangunan dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta pada 1996 itu.

“Memang saat itu ada tujuh dirjen dan sejumlah eselon 1 di Kemendagri yang dilirik. Dan mereka pasti melirik juga. Karena pemda (pemerintah daerah) ini kan di bawah Kemendagri. Ada prestise tersendiri begitu menjabat sebagai Pj kepala daerah,” sambung pria yang kini masih menjadi dirjen Otda itu. (Dalam berita berjudul Satu Dokter Gigi Tangani Tiga Puskesmas edisi 22 Oktober tertulis Akmal Malik pernah menjabat sebagai dirjen Otda. Yang benar, Akmal Malik selain sebagai Pj gubernur Kaltim, juga sebagai dirjen Otda).

Menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Akmal menegaskan, ditunjuknya dirinya bukan karena usulan dari mendagri, melainkan usulan dari pimpinan DPRD Kaltim. Dirinya tidak pernah meminta. Bahkan mendagri disebutnya tidak membuat usulan. Hingga dirinya mengikuti penilaian tim penilai akhir (TPA) dan dilantik mendagri.

“Tidak ada proses itu (usulan kandidat dari mendagri). Murni mekanisme usulan itu dari DPRD Kaltim. Dan selesai TPA, saya dipanggil Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian). ‘Pak Akmal, siap-siap penugasan di Kaltim’. Saya bilang, saya ini ‘TNI’, taat nurut institusi. Dan saya samina wa atho’na (kami dengar dan patuh),” ungkap Akmal.

Ketika menghadap mendagri, Akmal diberi pengarahan. Arahan pun datang juga dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno setelah dirinya dilantik. Kepadanya, selain tugas pokok mengisi kekosongan jabatan gubernur Kaltim, juga diberikan tugas tambahan.

Akmal yang bergabung dengan Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 2014 di Subbag Kepegawaian pada Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian Setditjen Otda diminta memastikan dukungan daerah-daerah mitra di luar IKN.

“Kalau IKN kan sudah ada yang urus. Nah daerah mitra (penyangga) ini perlu untuk saling mendukung IKN. Sehingga IKN dan daerah-daerah mitra ini bisa tumbuh bersama. Jangan sampai IKN-nya bagus, tapi daerah sekitarnya tidak. Tapi tugas utama tentu wajib saya jalankan. Yakni mengisi kekosongan jabatan gubernur dan memastikan semua pelayanan publik bisa berjalan baik. Itu utamanya lho!” tegas pria yang lahir pada 16 Maret 1970 itu. (rom/k16)