Pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran sebagai bakal capres-cawapres ke KPU berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika KPU tidak merevisi aturan. Tanpa PKPU, tidak ada alat ukur jelas bagi seseorang mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres.
JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperlihatkan sikap tidak konsisten lagi. Yakni, soal tindak lanjut aturan batas usia capres/cawapres setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Terbaru, KPU RI memutuskan untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden/Wapres.
Sikap KPU tersebut merupakan kali kedua. Awalnya, 16 Oktober 2023, KPU menyampaikan akan merevisi PKPU 19/2023. Namun, berselang dua hari kemudian (18/10), sikap itu berubah. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut hanya mengeluarkan surat dinas yang ditujukan ke parpol. Dalihnya, diktum dan putusan MK sudah jelas dan bisa dijadikan landasan.
Eh, kemarin (25/10) tiba-tiba Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan sikap berbeda lagi. Dia tidak menampik, jajarannya akan merevisi PKPU 19/2023. Ditanya soal alasannya, Hasyim berkelit bahwa surat dinas yang sebelumnya diterbitkan itu hanya tahap awal. Revisi PKPU akan tetap dilaksanakan. ’’Itu kan bertahap, surat dulu,’’ ujarnya.
Di balik sikap tersebut, beredar desas-desus bahwa Hasyim sempat berkunjung ke Istana Negara pada Senin (23/10). Nah, kabar itu pun memunculkan spekulasi seputar pilpres pascaputusan MK. Namun, ketika dikonfirmasi, Hasyim membantahnya. Pria asal Kudus, Jawa Tengah, itu menegaskan tidak pernah menerima undangan untuk menghadap ke istana. ’’Saya di kantor, stand by saja,’’ jelasnya.
Hasyim menerangkan, saat ini pihaknya telah berkirim surat ke Komisi II DPR RI untuk dilaksanakan rapat konsultasi revisi PKPU tentang pencapresan tersebut. Dia berharap, seusai reses yang berakhir pada 30 Oktober mendatang, bisa langsung digelar rapat konsultasi.
Kapan revisi PKPU itu bisa selesai? Apakah harus ditargetkan selesai sebelum penetapan capres-cawapres pada 13 November? Hasyim tidak menjawab dengan gamblang. ’’Ya secepatnya lah,’’ ujar akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Diwartakan sebelumnya, pada pekan lalu (16/10), MK mengabulkan permohonan uji materi judicial review tentang syarat usia minimal capres/cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 169 Huruf q UU 7/ 2017 tentang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan MK itu telah memberikan jalan kepada para kepala daerah, anggota DPR/DPRD, dan DPD yang berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres/cawapres. Termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.
Tidak Direvisi, Potensial Sengketa di MK—jdl
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, semestinya PKPU tentang pencapresan memang perlu direvisi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, sifat putusan MK itu hanya mengatur yang pokok-pokok. ’’Putusan MK wajib ditindaklanjuti. Ketentuan atau putusan (MK) itu masih membutuhkan aturan teknis, yaitu PKPU,” kata Feri.
Karena itu, pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres-cawapres ke KPU sangat potensial menimbulkan persoalan hukum jika PKPU tersebut tidak direvisi. Tanpa PKPU, tidak ada alat ukur yang jelas bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres. ”Tidak bisa KPU hanya bersandar pada surat dinas sebagai pelaksanaan teknis dari putusan MK,” jelasnya.
Feri menegaskan, prosedur administrasi yang bermasalah seperti itu potensial untuk digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Bahkan, jika nanti calon yang bermasalah secara prosedur administratif tersebut menang di Pilpres 2024, sangat potensial disengketakan di MK. ”Apalagi dalam putusan MK (soal syarat umur) itu tidak mayoritas mutlak (setuju). Ada (hakim konstitusi) yang dissenting opinion dan concurring opinion,” ujarnya.
Sebelumnya, pernyataan hampir senada juga disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Mantan menteri kehakiman itu menyebutkan bahwa KPU wajib merevisi PKPU tentang pencapresan setelah putusan MK. Tahapan revisi PKPU dilakukan dengan mengonsultasikannya ke DPR dan pemerintah. Jika tidak ada revisi PKPU, nanti berpotensi timbul masalah hukum.
Untuk diketahui, masalah PKPU bukan cuma tentang pencapresan. Sebelumnya, PKPU tentang kuota keterwakilan perempuan dan PKPU tentang masa jeda mantan narapidana dalam pencalegan juga memicu polemik. Bahkan, aliansi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan itu pun telah dikabulkan. Namun, KPU hanya menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat dinas.
Pada bagian lain, semua bakal calon presiden dan wakil presiden tuntas mendaftarkan diri. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi pasangan terakhir yang datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin.
Proses pendaftaran Prabowo-Gibran berlangsung meriah. Start dari kediaman Prabowo di Kertanegara, keduanya sempat melakukan seremoni deklarasi di kawasan Gelora Bung Karno. Dari situ, mereka menuju ke Taman Suropati Menteng menggunakan bus bertuliskan Prabowo Presiden.
Di Suropati, mereka diarak ribuan simpatisan dan kirab budaya menggunakan mobil Maung produksi PT Pindad dengan atap terbuka. Sepanjang jalan sekitar 500 meter itu, keduanya menyalami simpatisan yang telah menunggu sejak pagi.
Hadir juga seluruh ketua umum anggota KIM. Yakni, Ketum Golkar Airlangga, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketum PSI Kaesang Pangarep, Ketum Gelora Anis Matta, Ketum Garuda Ahmad Ridha Sabana, serta Ketum Prima Agus Jabo.
Di KPU, Prabowo tidak menyampaikan banyak hal. Dia hanya menekankan akan menjalankan politik sejuk dan kekeluargaan. "Kita akan bertanding dengan gagasan, bertanding dengan visi, bertanding dengan program," tegasnya. Sementara itu, dalam pidato politik pertamanya sebagai bacawapres, Gibran menyebut sejumlah program yang bakal menjadi andalannya. Program tersebut berangkat dari program pemerintahan Jokowi yang dikembangkan. Dia mengatakan, pembangunan saat ini sudah berhasil membawa Indonesia menuju gerbang kemajuan. "Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan," ujarnya.
Khusus untuk para santri, Gibran menyebut akan membentuk dana abadi pesantren guna merealisasikan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Di sektor ekonomi, dia kembali menegaskan komitmennya melanjutkan hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan.
"Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan," jelasnya. Gibran meyakini, keberlanjutan dan konsistensi adalah modal untuk melompat menuju Indonesia Emas. Gibran juga menekankan, kerja-kerja ke depan bakal banyak melibatkan generasi muda. "Hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri, pasti kita dukung penuh," jelasnya.
Saat mendaftar KPU, Gibran masih berstatus kader PDIP. Prabowo pun mengaku tidak masalah dengan status Gibran sebagai kader PDIP. Baginya, yang terpenting punya semangat yang sama membangun bangsa. "Jadi tidak ada masalah, jadi kami senang saja kalau beliau tetap jadi kader PDIP," terangnya.
Anggota KIM lainnya juga menyampaikan persetujuan senada. Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, pilihan untuk mundur atau tidak dari PDIP kewenangan penuh Gibran. Oleh karena itu, Golkar tidak bisa memaksakan. "Saya pikir itu kita serahkan kepada hak konstitusinya Mas Gibran untuk memilih," ujarnya.
Bagi KIM, hal itu tidak menjadi persoalan. Maman menambahkan, komunikasi KIM dengan PDIP sejauh ini masih baik. Dia meyakini, perbedaan dukungan hanyalah perbedaan pandangan. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan, status Gibran yang masih kader PDIP namun diusung partai lain tidak menyalahi aturan. Sebab, hal itu tidak menjadi item yang disyaratkan KPU. "Di dalam undang-undang tidak ada persyaratan bakal pasangan calon sebagai anggota partai," ujarnya.
Kaitannya anggota partai, lanjut Hasyim, aturan KTA hanya terdapat dalam syarat pencalonan legislatif. Baik di level DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. "Maka dia harus menjadi anggota partai politik," imbuhnya.
Hasyim menambahkan, dari hasil pengecekan awal dalam sistem informasi pencalonan, berkas persyaratan Prabowo-Gibran sudah dinyatakan lengkap. Ke depan, tinggal dilakukan verifikasi untuk mengecek kebenarannya. Mengenai tahap tes kesehatan, Hasyim menyebut, Prabowo-Gibran akan menjalaninya hari ini di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Semua prosedur dan item pengetesan akan sama dengan dua paslon sebelumnya. (far/tyo/c6/hud/oni/jpg/riz/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!