Ada PNS Tertarik Jadi PPPK Paruh Waktu

“Penataan tenaga non-ASN menjadi persoalan yang sangat krusial. Karena ada sekira 2,3 juta orang tenaga non-ASN pada tahun ini harus diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dan sisanya akan didata sampai tahun 2024,” kata Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara dalam diskusi BPSDM Kaltim mengenai “Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer dalam Revisi UU ASN”, Selasa (24/10).

Dia tak menampik, PPPK memiliki peran sangat strategis. Karena banyak sektor yang sangat bergantung pada PPPK. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bidang teknis seperti perhubungan. Bahkan pada tahun ini, ada tahapan kegiatan pemilu yang juga sangat bergantung  pada PPPK. Karena itu, solusinya harus melihat secara bijak. Dengan membagi PPPK menjadi penuh waktu dan paruh waktu.

Dikatakannya, banyak PNS yang juga iri dan tertarik menjadi PPPK paruh waktu. Dengan demikian, Taufik kembali menegaskan adalah PPPK bukan nama lain dari tenaga honorer. “Sebenarnya (PPPK) bekerjanya part time saja. Misalnya bekerja satu minggu, satu minggu kemudian off. Atau harian juga. Contohnya PPPK untuk tahapan pemilu. Tidak mungkin butuhnya sebulan, tapi dikontrak lima tahun. Ini yang membuat fleksibilitas,” jelas dia.

Taufiq menyebut, negara yang maju dan negara berkembang juga menerapkan tenaga kontrak untuk sektor publik. Dia mencontohkan Prancis yang justru mendorong lowongan tenaga ASN paruh waktu bisa diperpanjang. Sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja. “Sekarang ini justru paruh waktu yang lagi tren di dunia. Yang disebut dengan gig employee. Karena milenial ini kalau disurvei-survei tahun 2020 misalnya, waktu lama mereka bekerja maksimal 2 tahun. Makanya terjadi gig ekonomi. Mereka tidak suka kerja permanen. Kadang setahun, bahkan kurang dari satu tahun dia pindah. Mereka pingin ada pengembangan diri. Ketika ikut organisasi profesi pelajaran belajar sesuatu,” paparnya. (kip/riz/k8)