JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan sejumlah regulasi perhajian baru yang mulai diterapkan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya terkait dengan penyelenggaraan haji khusus. Saudi menetapkan satu entitas travel haji khusus memiliki minimal 1.500 jamaah.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani menyatakan, aturan baru itu mulai diberlakukan pada musim haji 2024. ”Di dalam aturan ini, satu entitas travel haji khusus memiliki minimal 1.500 jamaah,” katanya, Rabu (31/1).
Dia tidak menjelaskan lebih detail alasan adanya aturan baru tersebut. Namun, diperkirakan alasannya adalah memudahkan sistem administrasi pengelolaan haji khusus oleh Saudi. Jadi, tidak terlalu banyak entitas travel haji khusus, padahal hanya memiliki jumlah jamaah yang kecil.
Sebab itu, Jaja mengingatkan travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dengan jumlah jamaah haji sedikit agar membuat konsorsium. Dengan begitu, jumlah jamaahnya bisa memenuhi aturan minimal yang ditetapkan pemerintah Saudi.
Jaja lantas mengajak seluruh travel haji khusus untuk kompak menjalankan tugas sebaik-baiknya. Juga mengikuti program akselerasi layanan haji yang dijalankan Kemenag. Saat ini travel haji sudah bisa melakukan persiapan dengan membuka rekening sendiri di Arab Saudi. Tujuannya, mempercepat persiapan lainnya seperti sewa hotel, transportasi, dan keperluan layanan jamaah lainnya.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengakui, aturan Saudi tersebut memang bisa merepotkan, tetapi harus dijalankan demi kelancaran pelayanan haji. Travel haji tahun ini memiliki jamaah haji khusus kurang dari 1.500 orang. ”Jadi, nanti Sapuhi yang ditunjuk memegang satu user ID,” katanya.
PIHK-PIHK lain di bawah bendera Sapuhi bergabung menjadi satu user ID sesuai aturan Saudi.
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan upaya percepatan persiapan penyelenggaraan haji 2024. Itu berlaku untuk haji reguler maupun khusus. Salah satu tantangan yang harus direspons pemerintah Indonesia adalah mengenai rekening PIHK.
Dia menjelaskan, Kementerian Haji Arab Saudi menginginkan rekening untuk haji khusus disiapkan KUH (kantor urusan haji). Misalnya, yang dilakukan negara-negara lain yang menyerahkan urusan rekening haji khususnya kepada kantor misi haji masing-masing.
”Kami masih mempertimbangkan rekomendasi ini karena akan ada proses yang begitu panjang dan tenaga yang tidak sedikit untuk proses transfer dananya,” terangnya. (wan/c14/fal/jpg/dwi/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
