Mahfud MD telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden Joko Widodo. Beberapa nama mencuat sebagai bakal penggantinya.
JAKARTA–Pengamat politik Nurmal Idrus mengatakan, kalangan militer berpeluang mengisi jabatan tersebut. Mengingat trennya seperti itu.
“Itu hak prerogratif presiden. Tapi labelnya Menko Polhukam dari militer. Itu jatah militer, tapi kemarin Presiden berikan ke sipil,” kata Nurmal, Kamis (1/2).
Direktur Nurani Strategic itu mengungkapkan, jabatan tersebut memang sangat pendek. Tapi perannya strategis. “Tapi strategis sekali karena banyak ada event politik dilewati. Misalnya pemilu, proses dan setelah pemilu, proses penetapan presiden, dan pelantikan presiden,” ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa nama yang bisa ditunjuk Jokowi. Apalagi mereka juga berada di kubunya saat ini. Misalnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Kan banyak sekali. Ada Jenderal Dudung, ada AHY juga misalnya,” jelasnya.
Menurut dia, kini AHY yang paling berpeluang. Tapi di lingkaran Jokowi, masih ada sejumlah nama besar. “Paling berpeluang AHY, kemudian banyak mantan panglima. Kondisi sekarang ini memang militer yang mengendalikan itu,” tandasnya.
Sebelumnya, pengamat politik lainnya Emrus Sihombing menilai, Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional. Menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. “Karena itu kalau Pak Mahfud mundur, maka penggantinya harus seperti itu juga," ujar Emrus.
Sehingga, kata dia, tokoh senior baik secara usia dan pemikiran diperlukan untuk menduduki jabatan penting ini. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal jenderal bintang empat dan bukan yang berpangkat mayor. “Saya menyarankan Pak SBY jadi Menko Polhukam ini demi kepentingan bangsa," kata Emrus.
Ada pula yang menjagokan Jimly Asshiddiqie dan Yusril Ihza Mahendra. Kedua sosok itu dinilai cocok menggantikan Mahfud MD. "Saya lihat itu tergantung Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif Presiden. Bisa juga dari tokoh politik,” ujar Ujang Komarudin, pengamat politik. (jpg/kri/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!