Wakapolri Bantah Isu Intimidasi: Tidak Ada Keterlibatan Polri dalam Permintaan Testimoni Rektor Universitas

Beberapa hari terakhir ramai perbincangan mengenai dugaan intimidasi Polri dengan meminta pimpinan kampus membuat testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi. Polri membantah isu tersebut.

MAKASSAR - Wakil Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Agus Andrianto saat hadir di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, membantah isu tersebut. "Apa ada di sini? Nggak ada, kita nggak ada," ujar Agus di Unhas Hotel & Convention, Rabu (7/2).

Lebih lanjut, kata Agus, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan beasiswa di Unhas Makassar, dirinya tidak menyinggung testimoni tersebut. "Tadi sambutan saya juga biasa, saya kegiatan baksos juga saya tidak ada menyangkut apa-apa," kata Agus.

Ia menjelaskan, Polri hanya memiliki program calling system. Hal itu meliputi bakti kesehatan, sosial, dan seterusnya yang bisa membantu masyarakat. “Jadi kalau untuk yang itu (testimoni rektor) sejauh ini tidak ada instruksi untuk mengarahkan," tukasnya.

Mengenai informasi yang berkembang itu, kata Agus, belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. "Pak Kapolda juga tidak ada tugas seperti itu. Jadi, mungkin pengembangan yang pemahaman yang sama dari pelakunya, sehingga mereka melakukan," ucapnya.

"Ini baik aja, gak ada sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Indonesia dilaporkan mendapat permintaan dari pihak yang mengaku sebagai anggota kepolisian untuk membuat testimoni melalui video terkait pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Jokowi," sambung dia.

Dari informasi yang dihimpun, salah satu yang disebut mendapatkan perintah untuk membuat video testimoni adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto.

Dalam ceritanya, seseorang yang mengaku anggota kepolisian meminta dirinya untuk membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan pemerintahan Jokowi.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terkait upaya intimidasi terhadap pimpinan perguruan tinggi dalam menyuarakan pendapat atau menyikapi isu-isu politik di Indonesia. (jpg/kri/k16)