Agar Tragedi Kematian Tak Terulang, Skrining Kesehatan Petugas KPPS hingga Siagakan Puskesmas

JAKARTA-Pada Pemilu 2019, banyak anggota KPPS yang sakit dan meninggal (lihat grafis). Pada tahun ini, segala persiapan dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah melakukan skrining hingga menyiapkan fasilitas kesehatan untuk antisipasi.

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes Nida Rohmawati (8/2) menyatakan, tidak ada antisipasi yang baik pada pemilu sebelumnya. Padahal pada 2019, ada perubahan tata cara pemilu. Yang biasanya hanya memilih wakil presiden dan presiden, pada saat itu juga memilih calon legislatif.

“Dengan disatukan pemilihan ini, beban kerja sangat berat. Sebab, harus menghitung suara segitu banyaknya. Kita tidak ingin terjadi lagi,” katanya. Kemenkes juga telah membuat analisis penyebab banyaknya kematian dan kasus sakit. Faktor usia, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan punya komorbid merupakan riwayat yang banyak ditemui. Selain itu, pada saat itu jam kerja di atas 20 jam.

“Sekarang sudah kami skrining dan ada pengaturan saat pelaksanaan,” ungkap Nida. Sebab, pada pemilu sebelumnya ada 894 petugas KPPS yang meninggal. Jika berkaca dari ini, masalah kesehatan yang sering dialami adalah kelelahan dan memiliki komorbid menjadi konsentrasi. Maka syarat usia maksimal 55 tahun dan seleksi kesehatan sangat diperlukan.

“Banyak yang meninggal dan setelah dianalisis mereka mengalami dehidrasi,” ungkap Nida. Selain itu sudah ada edukasi untuk petugas KPPS. Dia merincikan empat hal itu adalah cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga (4C). Nida tidak menyarankan agar menjelang pemungutan suara, petugas tidur malam setidaknya 6 sampai 8 jam.

“Kami harapkan jangan lupa minum air putih dan kurangi kopinya dan minuman kemasan,” tuturnya. Nida juga tidak menganjurkan minum minuman berenergi. Pemerintah cukup optimistis jika penyelenggaraan pemungutan suara akan lancar. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Obrin Parulian menyatakan, pemeriksaan kesehatan akan mengetahui bagaimana kondisi petugas KPPS.

Namun, kapasitas stres masing-masing individu tidak bisa diukur. Sehingga, Kemenkes mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. “Secara spesifik ada rumah sakit yang spesifik untuk layanan jiwa dan rumah sakit umum yang memiliki layanan kesehatan jiwa sudah disiapkan,” bebernya. Obrin juga menyebut seluruh fasilitas pelayanan kesehatan akan disiagakan. Sehingga, ketika ada masalah kesehatan maka Pusat Krisis Kemenkes dan jejaringnya sudah siap.

“Di puskesmas dan rumah sakit siap memberikan layanan,” bebernya. Khusus pada pemilu ini, puskesmas disiagakan 24 jam. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Sumarjaya menyebut telah memetakan sisi kegawatdaruratan pada saat pemilu. Selain fasilitas kesehatan, sumber daya manusianya pun harus disiapkan. Jaya mengatakan jika kini Kemenkes memiliki public safety centre (PSC) yang akan memberikan respons cepat jika terjadi hal tidak diinginkan dalam sektor kesehatan.

“Ini pertolongan pertama saat terjadi kegawatdaruratan dan nanti kan ke pelayanan kesehatan,” bebernya. Selain itu, ada juga emergency medical team (EMT). “468 tenaga kesehatan cadangan yang berbasis tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk merespons kegawatdaruratan,” ungkapnya. (lyn/jpg/riz/k15)