Dewas KPK Sanksi Berat Pegawai yang Pungli di Rutan, Tahanan Bawa HP Ditarif Rp 20 Juta, Setoran Bulanan Rp 5 Juta

JAKARTA – Sebanyak 90 pegawai KPK menjalani sidang putusan etik terkait kasus dugaan pungutan di Rutan KPK (15/2). Sidang digelar secara maraton sejak pukul 09.00 dalam enam kali sidang sesuai jumlah berkas perkara.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berat secara langsung kepada 78 pegawai. Sisanya, 12 pegawai, sanksinya dikembalikan ke sekretariat KPK. Sebab, 12 orang itu melakukan pungutan sebelum dewas dibentuk pada 2019. Sehingga dewas tak bisa memberi sanksi.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho memaparkan peran pegawai lembaga antirasuah itu dalam menerima duit dari tahanan untuk beragam jasa. Di antaranya, membiarkan para tahanan membawa handphone yang secara aturan jelas dilarang. Para terperiksa juga menyediakan berbagai fasilitas, seperti memasukkan makanan ke rutan hingga menawari jasa powerbank. 

Nominal uang yang diserahkan tahanan bervariasi. Misalnya, untuk bisa membawa HP harus membayar Rp 20 juta–Rp 30 juta. Sementara itu, setoran bulanan mencapai Rp 5 juta per orang. Hampir 90 persen tahanan di Rutan KPK pernah setor duit. ’’Para terperiksa juga terbukti menerima uang bulanan,’’ papar Albertina. Penerimaan uang ada yang melalui transfer, ada pula dalam bentuk tunai.

Perilaku tak patut itu dilakukan dalam kurun waktu 2018–2023. Bahkan, ada salah seorang terperiksa yang masih menerima duit bulanan meski dewas sedang memproses dugaan pungli di rutan tersebut.

Dewas juga memerinci penerimaan setiap pegawai dari duit bulanan para tahanan yang dikoordinatori oleh masing-masing ’’lurah’, sebutan bagi koordinator pengumpul duit setoran. Dalam perkara itu, tercatat ada sembilan ’’lurah’’. Jumlah uang yang diterima setiap pegawai pun bervariasi. Albertina menilai perilaku para pegawai KPK itu telah masuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk mendapat keuntungan pribadi.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam putusan sidang etik itu mengganjar sanksi berat bagi para terperiksa. ’’Masing-masing berupa permintaan maaf secara terbuka dan langsung,’’ terangnya. Mereka dikenakan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Tumpak menyebut sanksi minta maaf secara terbuka itu menjadi kewenangan yang paling mungkin. Sejak pegawai KPK menjadi ASN, dewas tak bisa memberi rekomendasi pemberhentian. ’’Kalau dulu bisa, sebelum jadi ASN,’’ katanya. 

Dewas juga memberikan rekomendasi untuk pegawai nakal itu kepada pejabat pembina kepegawaian KPK. Yakni, agar dilakukan pemeriksaan guna menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ’’Jadi, ini masih berlanjut. Sanksi disiplin akan diurus oleh Sekjen KPK,’’ paparnya. (elo/c18/fal)