Menkeu Laporkan Dugaan Korupsi Dana LPEI, Empat Debitur Bermasalah Terindikasi Fraud Rp 2,5 Triliun

JAKARTA – Dugaan korupsi Rp 2,5 triliun dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Nominal itu diperoleh dari empat perusahaan.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan, empat perusahaan itu adalah PT RRI senilai Rp 1,8 triliun, PT SMS Rp 216 miliar, PT SPV Rp 144 miliar, dan PT PRS Rp 305 miliar. Empat perusahaan tersebut mendapat fasilitas kredit dari LPEI pada batch pertama. “(Laporan) ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” kata Burhanuddin setelah menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kejaksaan Agung (18/3).

Jaksa agung menegaskan bahwa pihaknya bakal membongkar seluruh dugaan korupsi di batch berikutnya. Di antaranya, batch kedua yang terdiri atas enam perusahaan terindikasi fraud. “Senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar,” imbuhnya. Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih memeriksa penerimaan fasilitas kredit oleh enam perusahaan tersebut. 

Setelah pemeriksaan BPKP rampung, akan diserahkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk kepentingan recovery asset.

Menkeu Sri Mulyani memastikan komitmen jajarannya pada pemberantasan korupsi. Kedatangannya ke Kejagung juga sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. LPEI, lanjut dia, akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu, LPEI akan terus bekerja sama dengan JAM Datun, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu tim terpadu.

“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009,” ujar Sri Mulyani. 

Ani, sapaan karib Sri Mulyani, menegaskan, jajaran LPEI dan seluruh manajemennya harus mampu membangun tata kelola yang baik. Mengingat adanya empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud senilai Rp 2,5 triliun. 

LPEI yang notabene special mission vehicle (SMV) atau BUMN di bawah Kemenkeu akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah dengan bekerja sama bersama instansi terkait. Salah satunya Kejagung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. ”LPEI membentuk tim terpadu untuk meneliti seluruh kredit-kredit yang bermasalah di LPEI. Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Jaksa Agung bahwa kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih,” tuturnya.(dee/elo/syn/c17/fal/jpg/er)